EFEK VIRUS CORONA

Duh, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Turun Hingga 27%

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 September 2020 | 14:52 WIB
Duh, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Turun Hingga 27%

Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Eureka Putra dalam webinar bertajuk Tantangan Sektor Perpajakan dan Pariwisata di Era Kebiasaan Baru, Senin (28/9/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memaparkan kinerja penerimaan pajak dari sektor pariwisata terkontraksi cukup dalam akibat pandemi Covid-19.

Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Eureka Putra mengatakan penerimaan sektor pariwisata sangat tertekan dengan adanya pandemi Covid-19. Hingga Agustus 2020, realisasi penerimaan pajak hanya Rp7,6 triliun atau terkontraksi 27%.

“Penerimaan pajak mulai turun pada Februari 2020, dengan seluruh sektor usaha pariwisata mengalami penurunan setoran pajak di atas 25%,” katanya dalam webinar bertajuk Tantangan Sektor Perpajakan dan Pariwisata di Era Kebiasaan Baru, Senin (28/9/2020).

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Penerimaan pajak yang turun berasal dari hampir semua komponen pendukung kegiatan pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan jasa agen perjalanan. Satu-satunya sektor usaha yang masih tumbuh positif penerimaan pajaknya adalah segmen kebudayaan, hiburan, dan rekreasi.

Dia menuturkan pandemi Covid-19 telah menghentikan laju pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir. Otoritas mencatat setoran pajak sektor pariwisata konsisten tumbuh double digit sejak 2015 dengan pertumbuhan paling tinggi pada 2018 sebesar 23%.

Adapun realisasi setoran pajak sektor pariwisata pada 2019 mencapai Rp16,3 triliun. Kinerja tersebut ditopang penerimaan dari sektor jasa transportasi pariwisata serta akomodasi makan dan minum yang masing-masing tumbuh 48% dan 42%.

Baca Juga:
Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

“Dari data itu saja bisa dilihat bahwa sektor ini menghadapi tantangan yang berat yang kemudian membuat penerimaan pajak terganggu," papar Eureka.

Dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah memberikan akses luas bagi pelaku usaha pariwisata dalam mengakses insentif pajak. Dia menyebutkan sebanyak 21 jenis bisnis yang berhubungan dengan pariwisata dapat memanfaatkan insentif, seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final DTP UMKM.

“Dengan Perpu 1/2020, pemerintah lebih pikirkan agar pelaku usaha dapat bertahan. Bila usaha benar-benar tutup maka bisa ajukan permohonan ke KPP agar angsuran PPh Pasal 25 bisa dikurangi lebih 50% atau bahkan minta untuk tidak bayar sama sekali karena memang alami kerugian," imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi