MESIR

Duh, Kepala Otoritas Pajak Ditangkap Karena Terima Suap

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 06 Januari 2020 | 15:12 WIB
Duh, Kepala Otoritas Pajak Ditangkap Karena Terima Suap

Abdel Azim Hussein. (foto: tkbsen.in)

KAIRO, DDTCNews – Abdel Azim Hussein, Kepala Otoritas Pajak Mesir (Egyptian Tax Authority/ETA) telah ditangkap atas tuduhan menerima suap.

Kantor Kejaksaan Umum Mesir mengatakan Hussein terbukti menerima uang dan hadiah sebagai suap melalui pemantauan percakapan telepon. Selain itu, Hussein juga terbukti menerima suap dalam pertemuannya dengan beberapa akuntan.

“Terbukti melalui panggilan telepon dan pertemuan yang direkam bahwa dia menerima uang dan hadiah sebagai suap,” demikian pernyataan Kejaksaan Umum Mesir, Sabtu (4/1/2020).

Baca Juga:
Otoritas Ini Hapus Pemberian Fasilitas Pajak untuk BUMN

Pernyataan itu tidak memberikan rincian kronologis kasus. Namun demikian, kantor berita negara, MENA, mengabarkan Hussein telah menerima suap dari beberapa akuntan sewaan yang berurusan dengan otoritas pajak.

Adapun bukti yang menguatkan dugaan suap Hussein diketahui dari hasil penyelidikan dari State Security Prosecution. Penyelidikan tersebut dilakukan atas mandat dari Jaksa Utama Mesir Hamada al-Sawi.

Penyelidikan ini berujung dengan penangkapan Hussein oleh Administrative Control Authority (ACA). Penangkapan dilakukan lantaran Hussein dicurigai menerima suap untuk mengizinkan masuknya barang terlarang ke negara tersebut.

Baca Juga:
Dibantu IMF, Otoritas Ini Bikin Laporan Belanja Perpajakan Perdana

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian Keuangan menunjuk Wakil Direktur ETA Reda Abdul Kader untuk menggantikan Hussein. Kemenkeu juga menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum dan dapat menutupi kasus korupsi.

"Tidak ada orang di kebal hukum dan tidak ada yang bisa menutupi korupsi,” tegas Kemenkeu.

Selain itu, Mesir telah melakukan upaya penting dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mengekang penggelapan pajak. Hal itu dilakukan dengan memperketat regulasi dan kampanye publik untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga:
Sederhanakan Sistem Pajak, Pemungut PPN Digital di Mesir Makin Banyak

Namun, protes antipemerintah sempat meletus pada September 2019. Protes dilayangkan lantaran adanya program penghematan ekonomi yang berlebihan, tuduhan korupsi, serta pemborosan dana oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi.

Presiden Sisi membantah tuduhan tersebut. Sebaliknya, seperti dilansir egypttoday.com, dia menegaskan selalu menerapkan langkah tegas dalam lembaga pemerintah untuk menindak pelanggaran apa pun. Dia juga memuji peran ACA dalam membantu pemberantasan korupsi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia