BERITA TERKINI
PRANCIS, DDTCNews—Parlemen Prancis membatalkan perpanjangan insentif pajak atas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Jumat (15/11/2019). Keputusan tersebut diambil menyusul adanya protes terhadap rencana perpanjangan insentif itu pada hari sebelumnya.
Protes dilayangkan karena keputusan perpanjangan itu dianggap tidak melalui proses debat yang layak. Oleh karenanya, Greenpeace, organisasi lingkungan, mendesak pemerintah untuk melakukan pemungutan suara kedua dan disetujui oleh Perdana Menteri Edouard Philippe.
"Sangat mengejutkan jika pemerintah terus membela kepentingan perusahaan multinasional yang membahayakan iklim dan lingkungan,” ujar aktivis Greenpeace, Jumat (15/11/2019), seperti dilansir euronews.com.
Dalam pemungutan suara kedua ini, 58 dari 60 anggota parlemen di Majelis Nasional menentang perpanjangan periode insentif pajak minyak kelapa sawit sampai 2026. Keputusan ini mengubah posisi amendemen anggaran 2020 yang disahkan oleh Majelis Rendah pada hari sebelumnya.
Adapun tahun lalu, parlemen Prancis mengecualikan minyak kelapa sawit dari daftar bahan bakar nabati (biofuel). Pengecualian itu membuat minyak kelapa sawit tidak lagi mendapatkan insentif pajak dan sontak memberikan pukulan besar pada Total, perusahaan raksasa minyak Prancis.
Pasalnya, Total telah menginvestasikan dana senilai Eu300 juta setara dengan Rp4,6 triliun untuk mengubah situs La Mede di Prancis Selatan dari kilang minyak mentah menjadi pabrik biofuel. Pabrik itu mulai memproduksi biofuel pada Juli 2019, dan menggunakan CPO sebagai bahan bakunya.
Menanggapi pengecualian itu, anggota parlemen dari daerah kilang tersebut bersedia mensponsori amendemen untuk memasukkan kembali CPO ke dalam daftar biofuel. Merespons dukungan itu, Total mencoba mengajukan banding pada Dewan Konstitusi Prancis.
Akan tetapi pada Oktober lalu, Dewan Konstitusi Prancis justru menguatkan aturan yang mengecualikan CPO dari daftar biofuel. Selain itu, pengadilan juga menolak banding dari Total yang menyebut pengecualian CPO akan menimbulkan risiko bagi usahanya.
Di sisi lain, pada Kamis (14/11/2019), Majelis Rendah Perancis tanpa melalui perdebatan menyetujui amendemen yang menunda penghentian insentif atas CPO hingga 2026. Majelis mengatakan amendemen tersebut ditujukan untuk memberikan waktu yang cukup untuk perusahaan.
"Amendemen ini bertujuan untuk memberikan periode transisi yang cukup bagi perusahaan Prancis untuk mempersiapkan penghapusan insentif pada minyak kelapa sawit dalam biofuel," demikian kutipan proposal yang diajukan majelis rendah, seperti dilansir france24.com
Akan tetapi, keputusan itu menghadapi protes tajam dari aktivis lingkungan. Sebab, berdasarkan hasil studi produksi minyak kelapa sawit mendorong deforestasi. Hal ini terlihat dari adanya penebangan dan pembakaran hutan guna membuka lahan perkebunan di wilayah Asia Tenggaral.
Padahal, seperti dilansir news18.com, Total telah berjanji akan memproses tidak lebih dari 300.000 ton CPO yang bersertifikasi. Adapun sertifikasi itu dapat memastikan tidak adanya deforestasi serta akan menghasilkan emisi karbon 50% lebih rendah daripada bahan bakar fosil. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
