Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DPRD Kritik Kenaikan NJOP

0
0

MAJALENGKA, DDTCNews — DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka untuk tidak terus-menerus mengandalkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai penopang pendapatan pajak daerah menyusul langkah Pemkab yang menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) setiap tahunnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Majalengka Fuad Abdul Azid menilai meski keputusan menaikkan NJOP secara signifikan bertujuan mendongkrak pendapatan daerah, namun di sisi lain telah membebani masyarakat.

“Pemkab perlu mengkaji kembali sebelum melanjutkan kebijakan menaikkan NJOP. Penetapan NJOP yang baru sangat tinggi bisa mencapai lebih dari 90% dari NJOP yang lama,” tutur Fuad.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Dede Aif Mussofa. Dia menyatakan telah menerima banyak keluhan dari masyarakat akibat tagihan PBB-P2 yang harus dibayar meningkat drastis. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengatur penetapan NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali.

Pasal tersebut juga menyebutkan  bahwa jika terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikkan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP bisa dilakukan setahun sekali. Namun, yang terjadi di lapangan pihak pemkab turut menaikkan NJOP setahun sekali di wilayah dengan perkembangan ekonomi rendah.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Sementara Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Majalengka Otong Waryo Efendi menyatakan pihaknya telah menaikkan NJOP sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah. “Contohnya, DPKAD baru menaikkan NJOP di wilayah Kertajati beberapa tahun belakangan ini, padahal harga pasar tanah di wilayah itu sudah melonjak tajam sejak lama,” jelas Otong.

Fuad menambahkan, seperti dikutip fajarnews.com, pemkab untuk menggali potensi pajak daerah dari sektor lain, seperti parkir. Menurutnya, saat ini pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir masih belum optimal, realisasi pendapatannya masih jauh dari estimasi potensinya. (Amu)

Baca Juga: Kejar PBB Rp45 Miliar, Bappenda Lakukan Langkah Ini

“Pemkab perlu mengkaji kembali sebelum melanjutkan kebijakan menaikkan NJOP. Penetapan NJOP yang baru sangat tinggi bisa mencapai lebih dari 90% dari NJOP yang lama,” tutur Fuad.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Dede Aif Mussofa. Dia menyatakan telah menerima banyak keluhan dari masyarakat akibat tagihan PBB-P2 yang harus dibayar meningkat drastis. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengatur penetapan NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali.

Pasal tersebut juga menyebutkan  bahwa jika terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikkan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP bisa dilakukan setahun sekali. Namun, yang terjadi di lapangan pihak pemkab turut menaikkan NJOP setahun sekali di wilayah dengan perkembangan ekonomi rendah.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Sementara Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Majalengka Otong Waryo Efendi menyatakan pihaknya telah menaikkan NJOP sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah. “Contohnya, DPKAD baru menaikkan NJOP di wilayah Kertajati beberapa tahun belakangan ini, padahal harga pasar tanah di wilayah itu sudah melonjak tajam sejak lama,” jelas Otong.

Fuad menambahkan, seperti dikutip fajarnews.com, pemkab untuk menggali potensi pajak daerah dari sektor lain, seperti parkir. Menurutnya, saat ini pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir masih belum optimal, realisasi pendapatannya masih jauh dari estimasi potensinya. (Amu)

Baca Juga: Kejar PBB Rp45 Miliar, Bappenda Lakukan Langkah Ini
Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, pbb
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG