Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

DJP Optimistis PPN Transaksi Dagang-El Tidak Akan Berujung Sengketa

A+
A-
0
A+
A-
0
DJP Optimistis PPN Transaksi Dagang-El Tidak Akan Berujung Sengketa

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) optimistis rencana kebijakan memungut PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak akan berujung sengketa dengan pelaku usaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pungutan pajak tidak langsung seperti PPN lebih minim potensi sengketa ketika diterapkan kepada transaksi ekonomi digital.

“Kami yakin ini akan berjalan dengan baik,” katanya di Jakarta, Senin (18/5/2020). Simak artikel 'Ada Kriteria Pelaku Usaha PMSE yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN'.

Baca Juga: Masa Berlaku Pembebasan PPN Masker Medis Diperpanjang, Ini Sebabnya

Hestu menjelaskan DJP telah belajar banyak atas pungutan PPN terhadap transaksi digital di banyak negara. Negara anggota OECD dan beberapa negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan serupa menjadi dasar DJP dalam menyusun kebijakan PPN PMSE.

Rujukan DJP menerapkan kebijakan tersebut juga sejalan dengan rekomendasi OECD untuk memungut pajak tidak langsung seperti PPN. Tak hanya itu, kebijakan itu juga dapat menjadi pintu masuk untuk memungut pajak penghasilan atas entitas ekonomi digital ke depannya.

“Mengacu kepada banyak negara yang sudah menerapkan seperti negara-negara OECD atau tetangga kita seperti Australia, Singapura dan Malaysia itu semuanya berjalan dengan baik,” tutur Hestu.

Baca Juga: Dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 Tembus Rp356 T, Ini Perinciannya

Seperti diketahui, pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean via PMSE akan dipungut PPN mulai 1 Juli 2020. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK 48/2020.

Dalam beleid itu, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP yang dimaksud termasuk juga pemanfaatan barang/jasa digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri. (rig)

Baca Juga: 2021, Pemerintah Bidik Tingkat Kemiskinan pada Kisaran 9,2%-9,7%
Topik : pajak pertambahan nilai, PPN, PMSE, ditjen pajak, ekonomi digital, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 13 Agustus 2020 | 10:36 WIB
PER-14/PJ/2020
Kamis, 13 Agustus 2020 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 13 Agustus 2020 | 09:45 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 13 Agustus 2020 | 08:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:15 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN