Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DJP Optimistis PPN Transaksi Dagang-El Tidak Akan Berujung Sengketa

A+
A-
0
A+
A-
0
DJP Optimistis PPN Transaksi Dagang-El Tidak Akan Berujung Sengketa

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) optimistis rencana kebijakan memungut PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak akan berujung sengketa dengan pelaku usaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pungutan pajak tidak langsung seperti PPN lebih minim potensi sengketa ketika diterapkan kepada transaksi ekonomi digital.

“Kami yakin ini akan berjalan dengan baik,” katanya di Jakarta, Senin (18/5/2020). Simak artikel 'Ada Kriteria Pelaku Usaha PMSE yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN'.

Baca Juga: Kebijakan Pajak Jadi Polemik, Perdana Menteri Digugat Oposisi

Hestu menjelaskan DJP telah belajar banyak atas pungutan PPN terhadap transaksi digital di banyak negara. Negara anggota OECD dan beberapa negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan serupa menjadi dasar DJP dalam menyusun kebijakan PPN PMSE.

Rujukan DJP menerapkan kebijakan tersebut juga sejalan dengan rekomendasi OECD untuk memungut pajak tidak langsung seperti PPN. Tak hanya itu, kebijakan itu juga dapat menjadi pintu masuk untuk memungut pajak penghasilan atas entitas ekonomi digital ke depannya.

“Mengacu kepada banyak negara yang sudah menerapkan seperti negara-negara OECD atau tetangga kita seperti Australia, Singapura dan Malaysia itu semuanya berjalan dengan baik,” tutur Hestu.

Baca Juga: KPP Madya Gresik Terbentuk, Pelayanan dan Pengawasan WP Lebih Efektif

Seperti diketahui, pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean via PMSE akan dipungut PPN mulai 1 Juli 2020. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK 48/2020.

Dalam beleid itu, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP yang dimaksud termasuk juga pemanfaatan barang/jasa digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri. (rig)

Baca Juga: Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final atas Cryptocurrency
Topik : pajak pertambahan nilai, PPN, PMSE, ditjen pajak, ekonomi digital, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Juni 2021 | 10:18 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 17 Juni 2021 | 10:06 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 17 Juni 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 Juni 2021 | 20:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 13:41 WIB
SURAT UTANG NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:19 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:37 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:05 WIB
SE-06/PP/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:40 WIB
OPINI PAJAK