Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

DJP Masih Tunggu Aturan Dana Abadi Lembaga Pendidikan

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Masih Tunggu Aturan Dana Abadi Lembaga Pendidikan

Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kanan) memberikan selamat kepada Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih (kiri) didampingi isteri Triyani Purnamasari Nasih (tengah) disela-sela acara pelantikan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/6/2020). Ditjen Pajak masih menunggu terbitnya ketentuan dana abadi untuk perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain guna melaksanakan PMK No. 68/2020.(ANTARA FOTO/Moch Asim/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu terbitnya ketentuan khusus mengenai dana abadi baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres) atau peraturan menteri dari kementerian terkait dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2020.

Sesuai dengan PMK No. 68/2020, sisa lebih lembaga pendidikan atau penelitian dan pengembangan nirlaba bisa dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh) bila dialokasikan untuk dana abadi.

"Tanpa adanya pengaturan dana abadi untuk perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain maka penggunaan sisa lebih untuk dana abadi belum bisa dilakukan," ujar Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah, Kamis (26/6/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Saat ini, ketentuan terkait dana abadi hanyalah Perpres No. 12/2019 tentang Dana Abadi Pendidikan. Perpres ini hanya berlaku untuk LPDP dan tidak bisa diterapkan pada perguruan tinggi negeri badan hukum, swasta, atau lembaga pendidikan serta penelitian dan pengembangan lainnya.

Yunirwansyah mengatakan saat pembahasan pihaknya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dan kementerian terkait akan menyiapkan aturan mengenai dana abadi ini.

PMK No. 68/2020 sendiri berlaku sejak diundangkan. Berhubung PMK ini mengatur sisa lebih, PMK ini akan efektif diberlakukan ketika wajib pajak melaporkan SPT Tahunan pada 2021. "Jadi masih ada waktu untuk kementerian terkait untuk menyiapkan aturan dana abadi," kata Yunirwansyah.

Baca Juga: Dorong Pemda Buat Dana Abadi, Sri Mulyani Ungkap Sederet Manfaatnya

Dalam Pasal 10 dan 11 PMK No. 68/2020, sisa lebih yang diperoleh sampai dengan tahun pajak 2019 dihitung sesuai dengan ketentuan PMK No. 80/2009. sedangkan sisa lebih yang diterima pada tahun pajak 2020 dihitung sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 68/2020.

Pada Pasal 12, diatur sisa lebih yang belum atau belum sepenuhnya digunakan hingga tahun pajak 2019 penggunaannya serta pengakuan penghasilannya mengikuti PMK No. 68/2020.

Pada PMK No. 68/2020, Kementerian Keuangan memerinci 4 syarat penggunaan sisa lebih agar dapat dialokasikan sebagai dana abadi dan dikecualikan sebagai objek PPh.

Baca Juga: Tax Center Expo 2021, Karier di Bidang Perpajakan Terbuka Luas

Salah satunya harus terdapat pengaturan mengenai dana abadi dalam bentuk peraturan presiden atau peraturan menteri di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. (Bsi)

Topik : dana abadi, perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan, bebas PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 31 Oktober 2019 | 16:01 WIB
PELATIHAN PAJAK

Pelajari Aspek Pajak Perguruan Tinggi, Tim Undip Ikuti Pelatihan DDTC

Senin, 22 Juli 2019 | 11:07 WIB
IRLANDIA

Perguruan Tinggi Minta Pembebasan Pajak Properti Lokal

Jum'at, 26 April 2019 | 14:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani: Akademisi Dibutuhkan Dalam Pengembangan Infrastruktur

Selasa, 02 Oktober 2018 | 16:42 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA

DJP Dukung Optimalisasi Peran Tax Center Perguruan Tinggi

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak