Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Di Paripurna, Banggar Laporkan Pembahasan RAPBN 2019

0
0

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-30 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 oleh Badan Anggaran (Bangagr) DPR. Selain itu, disampaikan juga pokok-pokok rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPR Bambang Soesetyo, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Utut Adianto. Adapun rapat paripurna dipimpin oleh Utut.

Adapun, Wakil Ketua Banggar DPR Jazizul Fawaid menyampaikan laporan pembicaraan pendahuluan Banggar dengan pemerintah terkait RAPBN dan RKP 2019 ini.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

"Banggar DPR menyetujui kerangka dasar asumsi makro ekonomi sebagai dasar pemerintah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019," ucapnya di ruang sidang Paripurna, Kamis (12/7).

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro yang telah disepakati. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga target produksi migas RI.

"Pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro disepakati 5,2%-5,6%. Rentang itu menurun dibandingkan angka yang diajukan pemerintah di kisaran 5,4%-5,8%," terangnya.

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak

Komponen lain yang disepakati ialah laju inflasi di angka 2,5%-4,5%. Kemudian  nilai tukar rupiah di angka Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Pemaparan laporan kemudian berlanjut pada sumsi harga minyak ditetapkan US$60-US$70 per barel, lifting minyak bumi ditetapkan 722 ribu-805 ribu barel per hari, dan lifting gas ditetapkan 1,21 juta-1,3 juta setara barel minyak per hari.

Persetujuan ini disepakati dalam rapat pleno antarfraksi, namun ia menyebut ada catatan dari Partai Gerindra terkait target pertumbuhan ekonomi pemerintah. 

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

"Catatan Gerindra, pertumbuhan ekonomi dipasang 5,2%-5,4%mengingat target sebelumnya tak tercapai," tandas Jazizul.

Setelah disetuji dalam paripurna, maka agenda berikutnya adalah keterangan nota keuangan pemerintah yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang. (Amu)

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat

Adapun, Wakil Ketua Banggar DPR Jazizul Fawaid menyampaikan laporan pembicaraan pendahuluan Banggar dengan pemerintah terkait RAPBN dan RKP 2019 ini.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

"Banggar DPR menyetujui kerangka dasar asumsi makro ekonomi sebagai dasar pemerintah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019," ucapnya di ruang sidang Paripurna, Kamis (12/7).

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro yang telah disepakati. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga target produksi migas RI.

"Pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro disepakati 5,2%-5,6%. Rentang itu menurun dibandingkan angka yang diajukan pemerintah di kisaran 5,4%-5,8%," terangnya.

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak

Komponen lain yang disepakati ialah laju inflasi di angka 2,5%-4,5%. Kemudian  nilai tukar rupiah di angka Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Pemaparan laporan kemudian berlanjut pada sumsi harga minyak ditetapkan US$60-US$70 per barel, lifting minyak bumi ditetapkan 722 ribu-805 ribu barel per hari, dan lifting gas ditetapkan 1,21 juta-1,3 juta setara barel minyak per hari.

Persetujuan ini disepakati dalam rapat pleno antarfraksi, namun ia menyebut ada catatan dari Partai Gerindra terkait target pertumbuhan ekonomi pemerintah. 

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

"Catatan Gerindra, pertumbuhan ekonomi dipasang 5,2%-5,4%mengingat target sebelumnya tak tercapai," tandas Jazizul.

Setelah disetuji dalam paripurna, maka agenda berikutnya adalah keterangan nota keuangan pemerintah yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang. (Amu)

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat
Topik : keuangan negara, apbn, bangga dpr
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI