ANGGARAN PEMERINTAH

Di Paripurna, Banggar Laporkan Pembahasan RAPBN 2019

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 Juli 2018 | 14:21 WIB
Di Paripurna, Banggar Laporkan Pembahasan RAPBN 2019

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-30 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 oleh Badan Anggaran (Bangagr) DPR. Selain itu, disampaikan juga pokok-pokok rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPR Bambang Soesetyo, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Utut Adianto. Adapun rapat paripurna dipimpin oleh Utut.

Adapun, Wakil Ketua Banggar DPR Jazizul Fawaid menyampaikan laporan pembicaraan pendahuluan Banggar dengan pemerintah terkait RAPBN dan RKP 2019 ini.

Baca Juga:
Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

"Banggar DPR menyetujui kerangka dasar asumsi makro ekonomi sebagai dasar pemerintah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019," ucapnya di ruang sidang Paripurna, Kamis (12/7).

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro yang telah disepakati. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga target produksi migas RI.

"Pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro disepakati 5,2%-5,6%. Rentang itu menurun dibandingkan angka yang diajukan pemerintah di kisaran 5,4%-5,8%," terangnya.

Baca Juga:
Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

Komponen lain yang disepakati ialah laju inflasi di angka 2,5%-4,5%. Kemudian nilai tukar rupiah di angka Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Pemaparan laporan kemudian berlanjut pada sumsi harga minyak ditetapkan US$60-US$70 per barel, lifting minyak bumi ditetapkan 722 ribu-805 ribu barel per hari, dan lifting gas ditetapkan 1,21 juta-1,3 juta setara barel minyak per hari.

Persetujuan ini disepakati dalam rapat pleno antarfraksi, namun ia menyebut ada catatan dari Partai Gerindra terkait target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Baca Juga:
Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

"Catatan Gerindra, pertumbuhan ekonomi dipasang 5,2%-5,4%mengingat target sebelumnya tak tercapai," tandas Jazizul.

Setelah disetuji dalam paripurna, maka agenda berikutnya adalah keterangan nota keuangan pemerintah yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

Minggu, 31 Maret 2024 | 14:00 WIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan