Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Di Negara Ini Tidak Ada PPh Orang Pribadi

A+
A-
9
A+
A-
9
Di Negara Ini Tidak Ada PPh Orang Pribadi

ARAB Saudi adalah negara pengekspor minyak nomor satu di dunia. Perindustriannya ditopang oleh sektor minyak bumi dan petrokimia. Namun harga minyak dunia yang terus menurun dalam satu dekade terakhir mengakibatkan kondisi perekonomian di Arab Saudi memburuk.

Anjloknya harga minyak ini membuat Arab Saudi mengalami defisit anggaran mencapai US$100 miliar pada 2015. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Arab Saudi melambat dan terpuruk di level 1,2% pada 2016 dari level 3,4% di 2015.

Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan atau monarki dalam menjalankan pemerintahannya. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam.

Baca Juga: Rancangan Anggaran 2022 Direvisi, Wajib Pajak Nikmati Beragam Insentif

Negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas gurun pasir ini tidak memberlakukan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan pajak penjualan (PPN). Namun, karena krisis keuangan yang melanda negara ini, pemerintah Arab Saudi berencana akan menerapkan PPN dan pajak atas produk-produk merugikan kesehatan, seperti tembakau dan minuman ringan pada 2018.

Meskipun tidak mengenakan PPh OP, otoritas pajak Arab Saudi yang bernama General Authority of Zakat and Tax (GAZT) menetapkan zakat yang harus dibayar oleh pemegang saham individu atau badan dengan tarif sebesar 2,5%.

Adapun, baru-baru ini, negara yang menggantungkan 60% penerimaannya dari sektor minyak, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk melakukan pemangkasan tarif pajak perusahaan minyak dan hidrokarbon dari 85% menjadi 50% dengan syarat tertentu. Ini sebagai upaya untuk mereformasi pajak agar sejalan dengan praktik internasional dan membuat negara ini menjadi lebih kompetitif dimata internasional.

Baca Juga: Penambahan Bracket PPh OP Demi Tekan Ketimpangan, Begini Kata Menkeu

Tarif PPh Badan yang berlaku umum di Arab Saudi adalah sebesar 20%, termasuk juga subjek pajak luar negeri yang melakukan bisnis dan memperoleh penghasilan di Arab Saudi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bagi perusahaan minyak dan hidrokarbon dikenakan tarif tertinggi yaitu sebesar 85%, sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di gas alam dikenakan tarif sebesar 30%.

Sampai saat ini Arab Saudi tidak memiliki aturan controlled foreign corporation (CFC) dan juga tidak memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai transfer pricing. Hingga saat ini, sudah 32 negara yang melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan Arab Saudi dan 22 negara yang masih melakukan negosiasi tax treaty.*

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki
PDB Nominal US$ 646 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 3,49% (2015)
Populasi 31,54 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 5,3% (2015)
Otoritas Pajak Department of Zakat and Income Tax (DZIT)
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan
  • Umum 20%
  • Perusahaan Minyak dan Hidrokarbon 85%
  • Perusahaan Gas Alam 30%
Tarif PPh Orang Pribadi -
Tarif PPN -
Tarif pajak dividen 5%
Tarif pajak royalti 15%
Tarif bunga 5%
Tax Treaty 32 negara

Baca Juga: Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak
Topik : profil negara, profil perpajakan arab saudi, pph individu, pph op

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 Juni 2021 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPh OP 35% Ternyata Pernah Diterapkan Indonesia, Ini Sejarahnya

Rabu, 26 Mei 2021 | 09:37 WIB
PERSPEKTIF

Menuju Tarif PPh Orang Pribadi Lebih Progresif

Selasa, 25 Mei 2021 | 12:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Orang Pribadi Minus 3,39%

Senin, 24 Mei 2021 | 15:32 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema PPh OP, Sri Mulyani Sebut Rencana Penambahan Tarif 35%

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak