Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Di IKN Nusantara, Data Pajak Kendaraan Bakal Terintegrasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Di IKN Nusantara, Data Pajak Kendaraan Bakal Terintegrasi

Ilustrasi. Jembatan Pulau Balang I di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (10/2/2022). Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu akses penghubung menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan dilengkapi berbagai sistem modern, termasuk dari sisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Lampiran II UU 3/2022 menyebut salah satu sistem yang akan dibangun di IKN, yaitu Electronic Registration and Identification (ERI) untuk pendataan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik. Sistem akan dilengkapi berbagai komponen data, termasuk pajak kendaraan.

"Pangkalan data ERI juga akan menjadi bagian dari pusat komando data raya keamanan cerdas yang juga memerlukan komponen data eksternal, misal data kependudukan, data pajak kendaraan, atau data ETLE (electronic traffic law enforcement)," bunyi lampiran tersebut, Minggu (27/2/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Dokumen tersebut juga menjelaskan pemerintah merancang pengendalian sistem keamanan cerdas pada IKN Nusantara yang didukung oleh beberapa komponen. Dukungan itu di antaranya pusat komando, security operation center (SOC), serta computer security incident response team (CSIRT).

Di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, pemerintah akan membangun sistemnya secara modern untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas kepada masyarakat IKN.

ERI menjadi salah satu sistem pendukung yang akan dibangun, berupa sistem pendataan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik.

Baca Juga: Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

ERI juga akan menjadi basis data untuk pelayanan administrasi kepolisian di bidang lalu lintas, serta untuk kepentingan penyidikan, surveilans kota, identifikasi identitas pelanggar lantas, manajemen poin pelanggaran, dan sebagainya.

UU 3/2022 menyebut penyelenggara pemerintahan IKN Nusantara akan dilakukan oleh badan otorita setingkat kementerian yang dibentuk presiden. Ketentuan pajak dan retribusi daerah juga akan berlaku pada wilayah tersebut, termasuk pajak kendaraan bermotor.

Kemudian, Pasal 24 ayat (4) beleid itu juga menyatakan badan otorita dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN Nusantara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara. Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus.

Baca Juga: UU Disahkan, Pajak Khusus untuk Para Penambang di Negara Ini Dihapus

Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN Nusantara diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh otorita IKN Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.

Pada pelaksanaannya nanti, kepala otorita akan menyusun rencana pendapatan IKN Nusantara, termasuk jika berencana mengumpulkan pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus. (rig)

Baca Juga: Diduga Mengelak Pajak, Rumah Produksi Film Digeledah Otoritas Ini
Topik : uu 3/2022, IKN, pajak kendaraan bermotor, ibu kota negara, nusantara, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Harta PPS yang Bakal Direpatriasi Capai Rp16 T, DJP Awasi Prosesnya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Inflasi, Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp221 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati! Faktur Pajak yang Salah Kode Tidak Penuhi Syarat Formal

Kamis, 11 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Ajak Industri Kecil Manfaatkan Fasilitas Kepabeanan KITE

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober