Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Defisit APBN 2023 di Bawah 3%, Wamenkeu: Penting untuk Kredibilitas RI

A+
A-
0
A+
A-
0
Defisit APBN 2023 di Bawah 3%, Wamenkeu: Penting untuk Kredibilitas RI

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan bakal menyusun APBN 2023 dengan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan defisit tersebut sejalan dengan amanat UU 2/2020. Selain itu, penyehatan kembali APBN juga penting bagi kredibilitas ekonomi makro Indonesia di mata dunia.

"Hal ini untuk meningkatkan [dan] menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan dalam konteks kesehatan fiskal," katanya dalam Musrembangnas 2022, dikutip pada Jumat (29/4/2022).

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

Pemerintah merancang defisit anggaran pada kisaran Rp562,6 triliun—Rp596,7 triliun atau 2,81%-2,95% dari PDB. Angka itu berasal dari rencana pendapatan negara 2023 senilai Rp2.255,5 triliun—Rp2.382,6 triliun dan belanja negara Rp2.818,1 triliun—Rp2.979,3 triliun.

Menurut Suahasil, pemerintah selalu berkomitmen untuk menyehatkan kembali APBN pada 2023, tetapi pada saat yang sama tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program pembangunan nasional.

Rancangan defisit APBN pada 2023 tersebut juga telah mempertimbangkan berbagai risiko yang akan terjadi pada tahun depan, seperti kelanjutan pandemi Covid-19 dan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Sri Mulyani Yakin Bisa Terlampaui

Wamenkeu juga menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan berbagai agenda strategis seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dia berharap tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut, walaupun peran dari APBN perlahan dikurangi. Menurutnya, ekonomi Indonesia dapat tumbuh positif jika konsumsi masyarakat dan investasi dapat dioptimalkan. Pemerintah menargetkan ekonomi 2023 dapat tumbuh 5,3% hingga 5,9%.

"Tentu ini akan meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam jangka pendek dan jangka menengah sehingga kondisi ekonomi kita bisa menjadi lebih baik dan kita melewati pandemi ini dengan baik dan menuju pemulihan pascapandemi," ujar Suahasil. (rig)

Baca Juga: APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang

Topik : wamenkeu suahasil nazara, APBN 2023, defisit anggaran, UU 2/2020, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggarkan Rp35,5 Triliun, Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Segera Cair

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:00 WIB
DENMARK

Redam Lonjakan Harga Energi, Negara Ini Pangkas Pajak Listrik

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pinjaman World Bank Bakal Dipakai untuk Optimalisasi Pajak Orang Kaya

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2