Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Datangi Pembudidaya, Petugas Pajak Jelaskan Ketentuan NIK sebagai NPWP

A+
A-
0
A+
A-
0
Datangi Pembudidaya, Petugas Pajak Jelaskan Ketentuan NIK sebagai NPWP

Petugas Kanwil DJP Jateng II saat menggelar sosialisasi tentang NPWP di Kedung Ombo. (foto: DJP)

BOYOLALI, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mulai gencar menyosialisasikan ketentuan baru soal pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui unit vertikal otoritas, diseminasi kebijakan tersebut menyasar wajib pajak dengan beragam latar profesi.

Kanwil DJP Jawa Tengah II misalnya, menggelar sosialisasi dengan sasaran peserta adalah pembudidaya ikan Kedung Ombo, Boyolali. Sebelum masuk ke dalam topik NIK-NPWP, petugas mengingatkan wajib pajak tentang pentingnya kepemilikan NPWP.

"NPWP ini menjadi identitas yang dipakai dalam administrasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan," ujar Penyuluh Kanwil DJP Jateng II Timon Pieter dilansir pajak.go.id, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga: Jokowi Beberkan Dukungan DPR Pulihkan Ekonomi, Ada Pengesahan UU HPP

Terkait dengan pemanfaatan NIK sebagai NPWP, Timon menjelaskan bahwa kebijakan ini akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan. Wajib pajak, ujarnya, nantinya tidak perlu menghafal 2 nomor identitas.

"Cukup gunakan satu NIK saja saat melakukan transaksi perpajakan di DJP," ujar Timon.

Namun sebelum kebijakan tersebut berjalan, Timon tetap mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP-nya. Dia juga menjelaskan beberapa jenis proses administrasi NPWP termasuk pendaftaran NPWP, perubahan data wajib pajak, pengajuan non-efektif, pemindahan wajib pajak, hingga penghapusan NPWP.

Baca Juga: Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

"NPWP tidak seperti KTP. Wajib pajak harus sadar bahwa setelah memiliki NPWP, kewajiban perpajakan harus dijalankan. NPWP bukan syarat membuat izin usaha, leasing, dan pinjam ke bank," kata Timon.

Sebagai tambahan informasi, nantinya pengenaan pajak tidak dilakukan kepada semua pemilik NIK. Pasalnya, NIK akan diaktivasi sebagai NPWP ketika beberapa syarat kumulatif terpenuhi.

“Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah mereka yang NIK-nya sudah diaktivasi. NIK akan diaktivasi jika pemilik NIK memiliki syarat subjektif dan objektif,” tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita Edisi Juni 2022.

Baca Juga: Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Pemilik NIK harus sudah memenuhi syarat subjektif, yaitu sudah berusia 18 tahun. Kemudian, pemilik NIK juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp54 juta setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM beromzet di atas Rp500 juta setahun. (sap)

Topik : UU HPP, NIK, NPWP, Ditjen Pajak, e-KTP, integrasi NIK NPWP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Eror Muncul ETAX-40001, Coba Ikuti Solusi Ditjen Pajak Ini

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:00 WIB
PER-04/PJ/2020

NPWP Milik WP Meninggal Tanpa Warisan Bisa Dihapus, Simak Ketentuannya

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor