Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Dapat Warisan Tanah dan Bangunan, Bebas PPh dengan SKB?

A+
A-
12
A+
A-
12
Dapat Warisan Tanah dan Bangunan, Bebas PPh dengan SKB?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Rani. Belum lama ini orang tua saya meninggal dan meninggalkan warisan kepada saya sebagai ahli waris. Warisan yang diberikan berupa sebidang tanah dan bangunan. Pertanyaan saya, apakah terdapat kewajiban pajak penghasilan (PPh) atas warisan yang saya peroleh? Mohon informasinya. Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya, Ibu Rani. Pada dasarnya warisan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Ketentuan ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Aturan lebih lanjut mengenai ketentuan PPh atas warisan berupa tanah dan/atau bangunan dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016).

Pasal 1 ayat (1) PP 34/2016 berbunyi:

“(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

  1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Pada dasarnya penghasilan yang diperoleh karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang PPh final. Pasal 1 ayat (2) PP 34/2016 menyebutkan pengertian penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain:

“(2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui waris termasuk dalam pengertian penghasilan yang terutang PPh final. Meskipun terutang PPh final, namun pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh final.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf d PP 34/2016 jo Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PER-30/2009).

Pasal 6 huruf d PP 34/2016 menyatakan bahwa:

“Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) adalah:

d. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;”

Pengecualian pembayaran PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan karena waris dalam PP 34/2016 diberikan karena pada prinsipnya warisan bukan termasuk objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b UU HPP.

Namun demikian, pengecualian pembayaran dan pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris diberikan dengan penerbitan surat keterangan bebas (SKB) PPh. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) PER-30/2009.

“(1) Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.”

Penerbitan SKB PPh diberikan setelah adanya permohonan untuk memperoleh SKB PPh secara tertulis ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal.

Secara spesifik, Pasal 4 ayat (2) PER-30/2009 menyebutkan dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, permohonan untuk memperoleh SKB PPh diajukan oleh ahli waris. Permohonan harus dilampiri dengan surat pernyataan pembagian waris.

Selanjutnya, KPP akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut KPP tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

Setelahnya, KPP harus menerbitkan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris yang Ibu terima dibebaskan dari pengenaan PPh. Adapun pembebasan PPh harus disertai dengan adanya penerbitan SKB PPh.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, warisan, PPh final, tanah dan bangunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran