Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Dapat Warisan Tanah dan Bangunan, Bebas PPh dengan SKB?

A+
A-
8
A+
A-
8
Dapat Warisan Tanah dan Bangunan, Bebas PPh dengan SKB?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Rani. Belum lama ini orang tua saya meninggal dan meninggalkan warisan kepada saya sebagai ahli waris. Warisan yang diberikan berupa sebidang tanah dan bangunan. Pertanyaan saya, apakah terdapat kewajiban pajak penghasilan (PPh) atas warisan yang saya peroleh? Mohon informasinya. Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya, Ibu Rani. Pada dasarnya warisan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Ketentuan ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Aturan lebih lanjut mengenai ketentuan PPh atas warisan berupa tanah dan/atau bangunan dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016).

Pasal 1 ayat (1) PP 34/2016 berbunyi:

“(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

  1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Pada dasarnya penghasilan yang diperoleh karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang PPh final. Pasal 1 ayat (2) PP 34/2016 menyebutkan pengertian penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain:

“(2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui waris termasuk dalam pengertian penghasilan yang terutang PPh final. Meskipun terutang PPh final, namun pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh final.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf d PP 34/2016 jo Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PER-30/2009).

Pasal 6 huruf d PP 34/2016 menyatakan bahwa:

“Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) adalah:

d. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;”

Pengecualian pembayaran PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan karena waris dalam PP 34/2016 diberikan karena pada prinsipnya warisan bukan termasuk objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b UU HPP.

Namun demikian, pengecualian pembayaran dan pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris diberikan dengan penerbitan surat keterangan bebas (SKB) PPh. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) PER-30/2009.

“(1) Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.”

Penerbitan SKB PPh diberikan setelah adanya permohonan untuk memperoleh SKB PPh secara tertulis ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal.

Secara spesifik, Pasal 4 ayat (2) PER-30/2009 menyebutkan dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, permohonan untuk memperoleh SKB PPh diajukan oleh ahli waris. Permohonan harus dilampiri dengan surat pernyataan pembagian waris.

Selanjutnya, KPP akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut KPP tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

Setelahnya, KPP harus menerbitkan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris yang Ibu terima dibebaskan dari pengenaan PPh. Adapun pembebasan PPh harus disertai dengan adanya penerbitan SKB PPh.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, warisan, PPh final, tanah dan bangunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Oktober 2022 | 08:33 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy