Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Tiga Daerah Ini Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0

MAKASSAR, DDTCNews – Hasil rapat Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) pada hari Rabu (22/3) mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) membuktikan masih adanya daerah di Sulsel yang belum melaporkan DBH atas pajak rokok per tahun 2016.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina mengatakan Pemkab maupun Pemkot harus membuat laporan secara kolektif atas penggunaan DBH agar dana tersebut segera dialirkan.

"Dana bagi hasil pajak rokok ini baru akan ditransfer pemerintah pusat jika kabupaten maupun kota telah membuat laporan penggunaan dana tersebut. Pengumpulan laporan harus dilakukan secara kolektif agar pemerintah pusat segera mencairkan anggaran untuk periode berikutnya," katanya, baru-baru ini.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Adapun 3 Kabupaten yang belum melaporkan DBH Pajak Rokok adalah Gowa dengan nilai earmarking Rp12,6 miliar, Pinrang Rp9,1 miliar, dan Jeneponto Rp8 miliar. Akibatnya, DBH pajak rokok untuk 3 kabupaten tersebut terpaksa harus ditunda lebih dulu.

Menurutnya ada juga kabupaten maupun kota yang masih menyisakan anggaran dalam jumlah miliaran rupiah, yang antara lainnya seperti Makassar Rp2,6 miliar, Bone Rp7,4 miliar, Wajo Rp2,8 miliar, dan Toraja Utara Rp4,8 miliar.

"Maka kami pun memberi waktu masing-masing 2 minggu kepada kabupaten maupun kota untuk menyelesaikan laporannya. Bagi mereka yang tidak bisa, maka akan dilakukan pemotongan 10% dan ditunda pencairan dananya untuk triwulan selanjutnya. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2013 Pasal 12," ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Pasalnya, pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola Pemprov dan peruntukannya pun telah ditetapkan pemerintah (earmarking). Pajak rokok sejatinya harus dialokasikan 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Di samping itu, seperti dilansir Makassarterkini, penerimaan pajak rokok terus mengalami peningkatan. Pada 2014 tercapai lebih dari Rp244 miliar, selanjutnya pada 2015 sebesar Rp397 miliar, serta 2016 senilai Rp484 miliar. (Amu)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

"Dana bagi hasil pajak rokok ini baru akan ditransfer pemerintah pusat jika kabupaten maupun kota telah membuat laporan penggunaan dana tersebut. Pengumpulan laporan harus dilakukan secara kolektif agar pemerintah pusat segera mencairkan anggaran untuk periode berikutnya," katanya, baru-baru ini.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Adapun 3 Kabupaten yang belum melaporkan DBH Pajak Rokok adalah Gowa dengan nilai earmarking Rp12,6 miliar, Pinrang Rp9,1 miliar, dan Jeneponto Rp8 miliar. Akibatnya, DBH pajak rokok untuk 3 kabupaten tersebut terpaksa harus ditunda lebih dulu.

Menurutnya ada juga kabupaten maupun kota yang masih menyisakan anggaran dalam jumlah miliaran rupiah, yang antara lainnya seperti Makassar Rp2,6 miliar, Bone Rp7,4 miliar, Wajo Rp2,8 miliar, dan Toraja Utara Rp4,8 miliar.

"Maka kami pun memberi waktu masing-masing 2 minggu kepada kabupaten maupun kota untuk menyelesaikan laporannya. Bagi mereka yang tidak bisa, maka akan dilakukan pemotongan 10% dan ditunda pencairan dananya untuk triwulan selanjutnya. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2013 Pasal 12," ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Pasalnya, pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola Pemprov dan peruntukannya pun telah ditetapkan pemerintah (earmarking). Pajak rokok sejatinya harus dialokasikan 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Di samping itu, seperti dilansir Makassarterkini, penerimaan pajak rokok terus mengalami peningkatan. Pada 2014 tercapai lebih dari Rp244 miliar, selanjutnya pada 2015 sebesar Rp397 miliar, serta 2016 senilai Rp484 miliar. (Amu)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan
Topik : pajak daerah, pajak rokok, earmarking tax, sulawesi selatan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH