Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Tiga Daerah Ini Ditunda

0
0

MAKASSAR, DDTCNews – Hasil rapat Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) pada hari Rabu (22/3) mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) membuktikan masih adanya daerah di Sulsel yang belum melaporkan DBH atas pajak rokok per tahun 2016.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina mengatakan Pemkab maupun Pemkot harus membuat laporan secara kolektif atas penggunaan DBH agar dana tersebut segera dialirkan.

"Dana bagi hasil pajak rokok ini baru akan ditransfer pemerintah pusat jika kabupaten maupun kota telah membuat laporan penggunaan dana tersebut. Pengumpulan laporan harus dilakukan secara kolektif agar pemerintah pusat segera mencairkan anggaran untuk periode berikutnya," katanya, baru-baru ini.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Retribusi Objek Wisata, Aplikasi Ini Diterapkan

Adapun 3 Kabupaten yang belum melaporkan DBH Pajak Rokok adalah Gowa dengan nilai earmarking Rp12,6 miliar, Pinrang Rp9,1 miliar, dan Jeneponto Rp8 miliar. Akibatnya, DBH pajak rokok untuk 3 kabupaten tersebut terpaksa harus ditunda lebih dulu.

Menurutnya ada juga kabupaten maupun kota yang masih menyisakan anggaran dalam jumlah miliaran rupiah, yang antara lainnya seperti Makassar Rp2,6 miliar, Bone Rp7,4 miliar, Wajo Rp2,8 miliar, dan Toraja Utara Rp4,8 miliar.

"Maka kami pun memberi waktu masing-masing 2 minggu kepada kabupaten maupun kota untuk menyelesaikan laporannya. Bagi mereka yang tidak bisa, maka akan dilakukan pemotongan 10% dan ditunda pencairan dananya untuk triwulan selanjutnya. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2013 Pasal 12," ujarnya.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Pasalnya, pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola Pemprov dan peruntukannya pun telah ditetapkan pemerintah (earmarking). Pajak rokok sejatinya harus dialokasikan 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Di samping itu, seperti dilansir Makassarterkini, penerimaan pajak rokok terus mengalami peningkatan. Pada 2014 tercapai lebih dari Rp244 miliar, selanjutnya  pada 2015 sebesar Rp397 miliar, serta 2016 senilai Rp484 miliar. (Amu)

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

"Dana bagi hasil pajak rokok ini baru akan ditransfer pemerintah pusat jika kabupaten maupun kota telah membuat laporan penggunaan dana tersebut. Pengumpulan laporan harus dilakukan secara kolektif agar pemerintah pusat segera mencairkan anggaran untuk periode berikutnya," katanya, baru-baru ini.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Retribusi Objek Wisata, Aplikasi Ini Diterapkan

Adapun 3 Kabupaten yang belum melaporkan DBH Pajak Rokok adalah Gowa dengan nilai earmarking Rp12,6 miliar, Pinrang Rp9,1 miliar, dan Jeneponto Rp8 miliar. Akibatnya, DBH pajak rokok untuk 3 kabupaten tersebut terpaksa harus ditunda lebih dulu.

Menurutnya ada juga kabupaten maupun kota yang masih menyisakan anggaran dalam jumlah miliaran rupiah, yang antara lainnya seperti Makassar Rp2,6 miliar, Bone Rp7,4 miliar, Wajo Rp2,8 miliar, dan Toraja Utara Rp4,8 miliar.

"Maka kami pun memberi waktu masing-masing 2 minggu kepada kabupaten maupun kota untuk menyelesaikan laporannya. Bagi mereka yang tidak bisa, maka akan dilakukan pemotongan 10% dan ditunda pencairan dananya untuk triwulan selanjutnya. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2013 Pasal 12," ujarnya.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Pasalnya, pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola Pemprov dan peruntukannya pun telah ditetapkan pemerintah (earmarking). Pajak rokok sejatinya harus dialokasikan 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Di samping itu, seperti dilansir Makassarterkini, penerimaan pajak rokok terus mengalami peningkatan. Pada 2014 tercapai lebih dari Rp244 miliar, selanjutnya  pada 2015 sebesar Rp397 miliar, serta 2016 senilai Rp484 miliar. (Amu)

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Topik : pajak daerah, pajak rokok, earmarking tax, sulawesi selatan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA