Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Daftar BUMN Penerima Suntikan APBN Belum Ditambah

A+
A-
1
A+
A-
1
Daftar BUMN Penerima Suntikan APBN Belum Ditambah

Pekerja Garuda Maintenance Facility (GMF) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada bagian pesawat Garuda Indonesia di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (13/8/2020). Kementerian Keuangan belum akan memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 dalam rangka membantu BUMN yang mengalami kesulitan keuangan di tengah pandemi Covid-19. (ANTARA FOTO/Muha

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan belum akan memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 dalam rangka membantu BUMN yang mengalami kesulitan keuangan di tengah pandemi Covid-19.

"Kewenangan tersebut hingga saat ini belum dipakai, mudah-mudahan dinamikanya tidak berubah sehingga fleksibilitas tersebut tidak perlu dipakai," ujar Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Meirijal Nur, Jumat (28/8/2020).

Ia menambahkan saat ini dinamika perekonomian di tengah pandemi Covid-19 sudah relatif stabil, sehingga kemungkinan besar pemerintah tidak akan menambah daftar BUMN yang bakal mendapatkan PMN maupun pinjaman dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca Juga: Hadiri Rapat Menkeu se-Asean, Sri Mulyani Singgung Soal Vaksinasi

Pada Pasal 8 Perpres 72/2020, Menteri Keuangan memiliki kewenangan menggeser perincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya. Dengan ini, pemerintah bisa saja menambah jumlah BUMN ataupun menambah pinjaman/penyertaan modal negara (PMN) kepada salah satu BUMN.

BUMN yang bakal mendapatkan pinjaman dari pemerintah antara lain PT Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, PT Krakatau Steel sebesar Rp3 triliun, PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara sebesar Rp4 triliun, dan Perumnas sebesar Rp700 miliar.

BUMN yang mendapatkan pinjaman adalah BUMN-BUMN yang kondisi keuangannya tertekan di tengah pandemi Covid-19 dan memerlukan pinjaman modal kerja dari pemerintah dalam rangka menjaga keberlangsungannya.

Baca Juga: Bertemu Para Pengusaha, Sri Mulyani Sosialisasikan Fasilitas Pajak

Secara total, dana yang bakal digelontorkan oleh pemerintah kepada BUMN mencapai Rp51,2 triliun. Total pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp19,7 triliun, sedangkan suntikan dalam bentuk PMN mencapai Rp31,5 triliun.

BUMN yang mendapatkan PMN dari pemerintah adalah BUMN yang didorong untuk terus melanjutkan program pemerintah di tengah pandemi, seperti contohnya PT Hutama Karya yang mendapatkan PMN sebesar Rp11 triliun untuk melanjutkan proyek tol Trans Sumatera. (Bsi)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Turun, Transfer DAU Terpangkas Hingga 11%
Topik : PMN BUMN, Menteri Keuangan, kewenangan Menkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 11 Februari 2021 | 14:07 WIB
FORUM INTERNASIONAL
Selasa, 09 Februari 2021 | 10:49 WIB
KESEPAKATAN INTERNASIONAL
Senin, 08 Februari 2021 | 09:46 WIB
STIMULUS FISKAL
Rabu, 03 Februari 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK