Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Daerah Ini akan Tarik Pajak Sewa Bangunan Pemerintah Pusat

A+
A-
3
A+
A-
3
Daerah Ini akan Tarik Pajak Sewa Bangunan Pemerintah Pusat

Kendaraan berjalan mengantre dalam kemacetan di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan menagih pajak terutang dari wisma milik pemerintah pusat yang disewakan kepada masyarakat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj)

BOGOR, DDTCNews - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor akan menagih pajak terutang dari wisma-wisma milik pemerintah pusat yang selama ini disewakan kepada masyarakat.

Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Arif Rahman menegaskan setiap bangunan yang disewakan untuk kepentingan komersial memiliki pajak terutang terlepas bangunan tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau oleh pemerintah.

"Seperti Wisma DPR RI di Puncak itu disewakan. Kami pungut pajaknya karena disewakan. Semua bangunan milik instansi pemerintah yang disewakan tetap kami pungut pajak," ujar Arif, dikutip Kamis (10/12/2020).

Baca Juga: Demi Kepastian Pajak, Pemda Dukung Program Sertifikasi Tanah

Pasalnya, Arif mengatakan hingga saat ini masih banyak potensi pajak daerah dari jasa penginapan yang terdapat di Kabupaten Bogor khususnya Puncak masih belum dapat dipungut dengan optimal oleh pemerintah daerah (pemda).

Untuk itu, Arif mengatakan Bappenda Kabupaten Bogor akan terus menggencarkan pendataan objek-objek pajak hotel tersebut. Sayangnya, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor cenderung terbatas sedangkan wilayah Kabupaten Bogor juga tergolong luas.

Menurut Arif, penggalian potensi pajak dari penginapan dan wisma di Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: Pemkab Ini Kejar Pajak dari Jasa Sewa Vila

"Dari villa pribadi per tahun kita bisa tarik antara Rp2-3 miliar. Oleh karena biasanya kalau milik pribadi terbatas jumlah kamarnya, harga sewanya pun tidak terlalu tinggi. Ada ratusan kira-kira yang sudah bisa kita tagih," ujar Arif.

Selain menarik pajak dari wisma komersial termasuk milik pemerintah, seperti dilansir bogor.pojoksatu.id, Bappenda Kabupaten Bogor juga akan memungut pajak dari pemilik bangunan yang selama ini menyewakan bangunannya tanpa memiliki izin.

"Tetap kami pungut pajaknya karena transaksi dan pajak itu tidak bisa digunakan sebagai legalitas mereka untuk membangun karena berdasarkan transaksi. Tetapi, ketika mereka melanggar, beda SKPD yang menanganinya," ujar Arif. (Bsi)

Baca Juga: DBH Paling Rendah Se-Kecamatan, Kades: Banyak Perusahaan Nunggak Pajak

Topik : kabupaten bogor, pajak sewa, wisma DPR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Sabtu, 12 Desember 2020 | 13:12 WIB
Menurut saya Bappenda Bogor juga dapat bekerjasama dengan jasa sewa online untuk menagih pajak atas sewa bangunan tersebut, selain efisien karena tidak membutuhkan banyak penindakan secara fisik juga memudahkan administrasi.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Januari 2018 | 10:17 WIB
KABUPATEN BOGOR

Syarat Dokumen Pajak Jadi Pengganjal Paslon Ikut Pilkada

Jum'at, 24 November 2017 | 15:28 WIB
JEPANG

Jepang Bakal Hapus Pajak Sewa Lapangan Golf

Kamis, 07 September 2017 | 13:18 WIB
KABUPATEN BOGOR

Ukir Prestasi, Pemkab Bogor Sabet 4 Penghargaan Pajak

Selasa, 11 Juli 2017 | 13:52 WIB
KABUPATEN BOGOR

Capai Target, Pemkab Ini Siap Sabet Penghargaan PKB

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir