Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Curhat Wamenkeu Soal Sulitnya Putuskan Kebijakan Cukai Rokok

A+
A-
4
A+
A-
4
Curhat Wamenkeu Soal Sulitnya Putuskan Kebijakan Cukai Rokok

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut perumusan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok semakin sulit dilakukan setiap tahunnya.

Pemerintah, ujarnya, mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyusun kebijakan untuk menaikkan tarif cukai rokok. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai tarif cukai rokok bahkan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya cukup diputuskan oleh Menteri Keuangan.

"Beberapa hal menjadi dasar dari pemikiran rumusan kebijakannya. Ini bahkan dilakukan bukan hanya pada tingkat teknis, tetapi sampai dengan tingkat rapat dengan Bapak Presiden," katanya dalam webinar Industri Hasil Tembakau di Universitas Airlangga, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga: Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Suahasil mengatakan beberapa dimensi yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tarif cukai rokok yakni kesehatan, kesejahteraan petani, industri, tenaga kerja, dan penerimaan negara. Oleh karena itu, sejumlah kementerian teknis akan terlibat dalam pembahasan kebijakan tarif cukai yang dilakukan setiap tahun.

Suahasil menilai ada beragam pandangan yang akan muncul setiap kali pemerintah membicarakan kebijakan cukai rokok. Dari sisi petani dan industri, biasanya meminta kenaikan tarif yang kecil karena khawatir berdampak pada produksi dan tenaga kerja.

Sementara itu, sisi kesehatan mendorong pemerintah menaikkan tarif cukai secara signifikan untuk mengendalikan konsumsi rokok. Menurutnya, beberapa ahli juga berpendapat konsumsi atas produk hasil tembakau dalam jangka menengah dan panjang akan berdampak kepada kesehatan sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan biaya-biaya pada bidang kesehatan.

Baca Juga: Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Suahasil menyebut pemerintah akan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut secara proporsional. Dia juga memahami bahwa publik selalu menantikan kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif cukai rokok dalam beberapa waktu terakhir.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah selalu terbuka menerima berbagai usulan dari universitas atau akademisi mengenai arah kebijakan cukai rokok.

"Kami sangat senang kalau teman-teman dari hasil seminar ini bisa menyampaikan hasil pemikirannya. Tentu teman-teman Unair bisa menyusunnya menjadi usulan kebijakan yang baik dan tentu akan mewarnai kebijakan kami di masa datang," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Topik : cukai rokok, tembakau, pita cukai, DJBC, tarif cukai rokok, nasional, CHT, struktur cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:20 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Simposium Nasional Perpajakan dan Call for Paper, Tertarik?

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Setelah Aturan Turunan Siap, DJP Bakal Gencarkan Sosialisasi UU HPP

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:30 WIB
EKONOMI DIGITAL

QRIS Diperluas, Aktivitas Bisnis dan Pembayaran Pajak Terintegrasi

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya