Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Cegah Obesitas, Kerala Terapkan Fat Tax

0
0

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah Kerala India menetapkan fat tax sebesar 14,5% atas jenis-jenis fast food yang dikonsumsi oleh para konsumen seperti pizza, burger, taco, dan lainnya.

Menteri keuangan Negara Issac Thomas mengatakan kalau fat tax akan diberlakukan pada restoran-restoran ternama yang menjual jenis fast food seperti Dominos, Pizza Hut, Subway dan sebagainya. Restoran akan mengenakan biaya tambahan 14,5% atas makanan yang dipesannya.

“Diperkirakan sekitar Rs10 crores setara Rp19 miliar dihasilkan dari skema pajak baru ini. Langkah ini akan membantu mengurangi masalah obesitas remaja di antara kaum muda dalam berbagai kota di negara bagian tersebut,” ujar Issac.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Diberlakukannya fat tax  oleh pemerintah ini disambut hangat oleh warga Kerala, pasalnya aturan baru ini akan secara signifikan mengatasi masalah kesehatan yang memburuk. “Dana-dana yang dihasilkan akan digunakan untuk sesuatu yang lebih baik,” tambahnya.

Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya akan menghasilkan pendapatan tambahan untuk negara tapi juga untuk mencegah orang-orang mengonsumsi junk food.

“Yang lebih menarik adalah apakah kedepannya fat tax ini juga akan dikenakan terhadap jenis-jenis makanan India yang berlemak ataukah hanya dibatasi terhadap jenis-jenis fast food yang tersedia di restoran fast food terkenal saja,” tambahnya.

Baca Juga: Menkeu India: Sistem Transparansi Pajak Perlu Ditingkatkan

Pemerintah Left Democratic Front (LDF) yang dipimpin CPM di Kerala telah mengajukan anggarannya untuk tahun 2016-2017 yang berfokus untuk mengkuatkan skema kesejahteraan sosial, kesehatan umum dan pendidikan.

Pinarayi Vijayan sebagai perwakilannya menyampaikan anggaran tersebut mengajukan serangkaian pajak baru termasuk 'fat tax' sebesar 14,5% untuk fast food yang disajikan di restoran-restoran ternama. Selain itu, anggaran itu juga mengajukan pajak sebesar 5% atas beberapa makanan kemas tertentu.

Vijayan  menambahkan, negara bagian tersebut sedang melewati sebuah krisis keuangan yang parah karena adanya berbagai faktor. Seperti dikutip newsx.com anggaran tersebut mengajukan sebuah ‘paket anti perlambatan’ sebesar Rs12 ribu crore atau setara Rp120 miliar yang akan digunakan untuk menangani beberapa proyek pembangunan dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. (Amu)

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

“Diperkirakan sekitar Rs10 crores setara Rp19 miliar dihasilkan dari skema pajak baru ini. Langkah ini akan membantu mengurangi masalah obesitas remaja di antara kaum muda dalam berbagai kota di negara bagian tersebut,” ujar Issac.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Diberlakukannya fat tax  oleh pemerintah ini disambut hangat oleh warga Kerala, pasalnya aturan baru ini akan secara signifikan mengatasi masalah kesehatan yang memburuk. “Dana-dana yang dihasilkan akan digunakan untuk sesuatu yang lebih baik,” tambahnya.

Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya akan menghasilkan pendapatan tambahan untuk negara tapi juga untuk mencegah orang-orang mengonsumsi junk food.

“Yang lebih menarik adalah apakah kedepannya fat tax ini juga akan dikenakan terhadap jenis-jenis makanan India yang berlemak ataukah hanya dibatasi terhadap jenis-jenis fast food yang tersedia di restoran fast food terkenal saja,” tambahnya.

Baca Juga: Menkeu India: Sistem Transparansi Pajak Perlu Ditingkatkan

Pemerintah Left Democratic Front (LDF) yang dipimpin CPM di Kerala telah mengajukan anggarannya untuk tahun 2016-2017 yang berfokus untuk mengkuatkan skema kesejahteraan sosial, kesehatan umum dan pendidikan.

Pinarayi Vijayan sebagai perwakilannya menyampaikan anggaran tersebut mengajukan serangkaian pajak baru termasuk 'fat tax' sebesar 14,5% untuk fast food yang disajikan di restoran-restoran ternama. Selain itu, anggaran itu juga mengajukan pajak sebesar 5% atas beberapa makanan kemas tertentu.

Vijayan  menambahkan, negara bagian tersebut sedang melewati sebuah krisis keuangan yang parah karena adanya berbagai faktor. Seperti dikutip newsx.com anggaran tersebut mengajukan sebuah ‘paket anti perlambatan’ sebesar Rs12 ribu crore atau setara Rp120 miliar yang akan digunakan untuk menangani beberapa proyek pembangunan dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. (Amu)

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital
Topik : profil negara, pajak internasional, india, fat tax
artikel terkait
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 Juni 2017 | 11:29 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA