Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Cegah Obesitas, Kerala Terapkan Fat Tax

A+
A-
0
A+
A-
0

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah Kerala India menetapkan fat tax sebesar 14,5% atas jenis-jenis fast food yang dikonsumsi oleh para konsumen seperti pizza, burger, taco, dan lainnya.

Menteri keuangan Negara Issac Thomas mengatakan kalau fat tax akan diberlakukan pada restoran-restoran ternama yang menjual jenis fast food seperti Dominos, Pizza Hut, Subway dan sebagainya. Restoran akan mengenakan biaya tambahan 14,5% atas makanan yang dipesannya.

“Diperkirakan sekitar Rs10 crores setara Rp19 miliar dihasilkan dari skema pajak baru ini. Langkah ini akan membantu mengurangi masalah obesitas remaja di antara kaum muda dalam berbagai kota di negara bagian tersebut,” ujar Issac.

Baca Juga: Soal AEoI, Ini Update OECD dalam Konferensi Pajak di India

Diberlakukannya fat tax oleh pemerintah ini disambut hangat oleh warga Kerala, pasalnya aturan baru ini akan secara signifikan mengatasi masalah kesehatan yang memburuk. “Dana-dana yang dihasilkan akan digunakan untuk sesuatu yang lebih baik,” tambahnya.

Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya akan menghasilkan pendapatan tambahan untuk negara tapi juga untuk mencegah orang-orang mengonsumsi junk food.

“Yang lebih menarik adalah apakah kedepannya fat tax ini juga akan dikenakan terhadap jenis-jenis makanan India yang berlemak ataukah hanya dibatasi terhadap jenis-jenis fast food yang tersedia di restoran fast food terkenal saja,” tambahnya.

Baca Juga: Usulan Pajak Minimum Global Batasi Kedaulatan Negara?

Pemerintah Left Democratic Front (LDF) yang dipimpin CPM di Kerala telah mengajukan anggarannya untuk tahun 2016-2017 yang berfokus untuk mengkuatkan skema kesejahteraan sosial, kesehatan umum dan pendidikan.

Pinarayi Vijayan sebagai perwakilannya menyampaikan anggaran tersebut mengajukan serangkaian pajak baru termasuk 'fat tax' sebesar 14,5% untuk fast food yang disajikan di restoran-restoran ternama. Selain itu, anggaran itu juga mengajukan pajak sebesar 5% atas beberapa makanan kemas tertentu.

Vijayan menambahkan, negara bagian tersebut sedang melewati sebuah krisis keuangan yang parah karena adanya berbagai faktor. Seperti dikutip newsx.com anggaran tersebut mengajukan sebuah ‘paket anti perlambatan’ sebesar Rs12 ribu crore atau setara Rp120 miliar yang akan digunakan untuk menangani beberapa proyek pembangunan dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. (Amu)

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

“Diperkirakan sekitar Rs10 crores setara Rp19 miliar dihasilkan dari skema pajak baru ini. Langkah ini akan membantu mengurangi masalah obesitas remaja di antara kaum muda dalam berbagai kota di negara bagian tersebut,” ujar Issac.

Baca Juga: Soal AEoI, Ini Update OECD dalam Konferensi Pajak di India

Diberlakukannya fat tax oleh pemerintah ini disambut hangat oleh warga Kerala, pasalnya aturan baru ini akan secara signifikan mengatasi masalah kesehatan yang memburuk. “Dana-dana yang dihasilkan akan digunakan untuk sesuatu yang lebih baik,” tambahnya.

Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya akan menghasilkan pendapatan tambahan untuk negara tapi juga untuk mencegah orang-orang mengonsumsi junk food.

“Yang lebih menarik adalah apakah kedepannya fat tax ini juga akan dikenakan terhadap jenis-jenis makanan India yang berlemak ataukah hanya dibatasi terhadap jenis-jenis fast food yang tersedia di restoran fast food terkenal saja,” tambahnya.

Baca Juga: Usulan Pajak Minimum Global Batasi Kedaulatan Negara?

Pemerintah Left Democratic Front (LDF) yang dipimpin CPM di Kerala telah mengajukan anggarannya untuk tahun 2016-2017 yang berfokus untuk mengkuatkan skema kesejahteraan sosial, kesehatan umum dan pendidikan.

Pinarayi Vijayan sebagai perwakilannya menyampaikan anggaran tersebut mengajukan serangkaian pajak baru termasuk 'fat tax' sebesar 14,5% untuk fast food yang disajikan di restoran-restoran ternama. Selain itu, anggaran itu juga mengajukan pajak sebesar 5% atas beberapa makanan kemas tertentu.

Vijayan menambahkan, negara bagian tersebut sedang melewati sebuah krisis keuangan yang parah karena adanya berbagai faktor. Seperti dikutip newsx.com anggaran tersebut mengajukan sebuah ‘paket anti perlambatan’ sebesar Rs12 ribu crore atau setara Rp120 miliar yang akan digunakan untuk menangani beberapa proyek pembangunan dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. (Amu)

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global
Topik : profil negara, pajak internasional, india, fat tax
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA
Senin, 11 November 2019 | 10:42 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA