Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

BPK Rekomendasikan Pengujian Insentif Pajak yang Telah Disetujui

A+
A-
4
A+
A-
4
BPK Rekomendasikan Pengujian Insentif Pajak yang Telah Disetujui

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi rekomendasi pengujian kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah disetujui. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (6/10/2022).

BPK menyampaikan rekomendasi tersebut dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2022. Rekomendasi muncul karena pengelolaan insentif perpajakan senilai Rp15,31 triliun sepanjang tahun lalu belum sepenuhnya memadai.

“Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai,” tulis BPK dalam IHPS I/2022.

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Selain itu, BPK juga memberi rekomendasi terkait dengan pemutakhiran sistem pengajuan insentif wajib pajak. Selain itu, otoritas juga perlu menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan pada laman resmi DJP Online.

Berdasarkan pada IHPS I/2022, BPK mencatat terdapat potensi penerimaan pajak yang belum direalisasikan atas pemberian fasilitas PPN non-PC-PEN kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp1,31 triliun.

BPK juga mencatat terdapat realisasi fasilitas PPN non-PC-PEN senilai Rp390,47 miliar yang tidak valid, fasilitas PPN DTP senilai Rp3,55 triliun yang tidak andal, serta pemberian fasilitas PPN DTP kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp154,82 miliar.

Baca Juga: Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Kemudian, terdapat potensi penerimaan pajak dari penyelesaian mekanisme verifikasi tagihan pajak DTP 2020 senilai Rp2,06 triliun, belanja subsidi pajak DTP dan penerimaan pajak DTP yang tak tercatat senilai Rp4,66 triliun, dan insentif pajak PC-PEN senilai Rp2,57 triliun yang terindikasi tidak valid.

Selain mengenai pengelolaan insentif perpajakan, ada pula ulasan terkait dengan seleksi calon hakim agung (CHA), terutama pada kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Kemudian, ada ulasan mengenai integrasi compliance risk management (CRM).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Tindak Lanjut Pemerintah

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan terdapat beragam temuan yang disampaikan oleh BPK pada tahun lalu. Setiap temuan, sambungnya, memerlukan tindak lanjut tersendiri.

Baca Juga: Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

"Di dalam temuan Rp15,3 triliun, ada Rp6,74 triliun sebenarnya temuan karena PPN DTP hasil PEN 2020 dan 2021 yang belum dicairkan 2021. Ini karena pemeriksaan BPKP dan sebagainya, sehingga yang seharusnya dicairkan 2020 dan 2021 tidak cair pada tahun bersangkutan," ujar Yon.

Yon mengatakan DJP sedang menindaklanjuti temuan ini bersama dengan Ditjen Anggaran (DJA). Harapannya, rekomendasi BPK atas temuan terkait PPN DTP ini bisa diselesaikan pada tahun ini. Simak ‘Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Dashboard Pengawasan Insentif

Terkait dengan insentif non-PEN, BPK juga menyoroti pengelolaan beberapa jenis insentif pajak yang masih dilakukan secara manual. Salah satunya adalah tax holiday. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah akan membuat dashboard khusus.

Baca Juga: Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

"Tax holiday itu mostly masih manual. Akan kita siapkan secara otomatis, sehingga ketika ada pemeriksaan oleh pihak-pihak eksternal itu bisa menggunakan data source yang sama. Kita memperbaiki cara kita mengawasi," ungkap Yon. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Insentif PPN Mobil dan Rumah

Pemerintah belum memutuskan untuk kembali memperpanjang atau menyetop pemberian insentif PPnBM mobil DTP dan PPN rumah DTP. Menurutnya, DJP saat ini tengah mengevaluasi pemanfaatan kedua insentif tersebut beserta dampaknya kepada dunia usaha.

"Istilah kata 2 sektor itu memang sudah mengalami recovery yang bagus," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan proses seleksi administrasi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM).

Untuk kamar pidana, ada 43 orang CHA yang lulus. Untuk kamar perdata, ada 9 orang CHA. Selanjutnya, pada kamar agama, ada 22 orang CHA. Pada kamar tata usaha negara (TUN), ada 6 orang CHA. Kemudian, pada kamar TUN khusus pajak, ada 8 orang CHA.

Sementara itu, untuk calon hakim ad hoc HAM, ada 13 orang yang lulus. Baik CHA maupun calon hakim ad hoc HAM tersebut berhak mengikuti seleksi kualitas yang akan dilaksanakan pada 17—18 Oktober 2022. Simak ‘Perketat Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dorong Partisipasi Publik’. (DDTCNews)

Baca Juga: Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Integrasi CRM

Ditjen Pajak (DJP) masih memproses integrasi 9 jenis CRM. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan berbagai proses bisnis akan diintegrasikan berdasarkan pada profil risiko wajib pajak.

"Diharapkan dengan adanya integrasi CRM, peta kepatuhan wajib pajak yang disajikan bisa lebih utuh dan komprehensif sehingga treatment terhadap tiap wajib pajak lebih tepat sasaran," katanya. (DDTCNews)

Penunjukan Penyedia Platform Domestik

DJP tengah berkomunikasi dengan penyedia platform e-commerce guna membahas ketentuan penunjukan sebagai pemungut pajak sesuai dengan undang-undang.

Baca Juga: Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penyelenggara e-commerce domestik bisa ditunjuk sebagai pemungut pajak berdasarkan Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Namun, diskusi lebih lanjut masih diperlukan, terutama menyangkut desain kebijakan dan waktu implementasi.

"Marketplace tadi feasible enggak [ditunjuk sebagai pemungut pajak]? Feasible. Cuma kan mesti harus ngobrol. Harus diskusi dengan para pelaku," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Asosiasi Industri Minta Pemerintah Inggris Tunda Pajak Minimum Global

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, insentif pajak, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:30 WIB
PMK 18/2021

WP Usaha Kecil Bisa Perpanjang Waktu Pelunasan Pajak, Simak Caranya

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN GRESIK

Ada UU HKPD, Gresik Siapkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang Baru

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:30 WIB
FILIPINA

DPR Targetkan RUU Kemudahan Membayar Pajak Bisa Disahkan Tahun Ini

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala