PENERIMAAN NEGARA

BKF: Penerimaan Perpajakan 2020 Diproyeksi Minus 9,2%

Dian Kurniati | Rabu, 24 Juni 2020 | 17:14 WIB
BKF: Penerimaan Perpajakan 2020 Diproyeksi Minus 9,2%

Ilustrasi. Deretan gedung bertingkat di Jakarta. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0,9%-1,9% tahun ini. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memproyeksi penerimaan perpajakan pada 2020 akan mengalami kontraksi 9,2% dibandingkan realisasi pada 2019. Kondisi ini sebagai akibat adanya tekanan ekonomi karena pandemi virus Corona.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dia menyebut penerimaan perpajakan tahun ini akan mengalami kontraksi terdalam sepanjang sejarah.

"Saat ini, angka yang digunakan adalah outlook 2020 minus 9,2%. Memang belum pernah kita mengalami tekanan sedalam ini untuk penerimaan perpajakan," katanya, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Febrio mengatakan penerimaan perpajakan Indonesia dalam lima tahun terakhir rata-rata mampu tumbuh di kisaran 6,2%. Namun, setelah melewati kajian mendalam, penerimaan perpajakan tahun ini diproyeksi terkontraksi lebih dalam, bahkan dibanding yang tertuang dalam Perpres 54/2020 sebesar minus 5,4%.

Menurut Febrio, pemerintah akan terus memantau pergerakan ekonomi Indonesia pada bulan-bulan mendatang yang berpotensi mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Dia menjelaskan pandemi virus Corona telah menyebabkan perekonomian "sakit" karena berbagai sektor usaha terhenti, bahkan hingga merumahkan pegawainya. Situasi itu tentu akan berdampak pada penurunan setoran perpajakan.

Baca Juga:
Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk membantu pelaku usaha yang kesusahan akibat pandemi. Oleh karena itu, Febrio menyebut penurunan perpajakan tersebut datang dari dua arah, yakni dari pelemahan kegiatan ekonomi dan pemberian insentif untuk pelaku usaha.

"Kalau kita berada di minus 9,2% pada outlook 2020. Itu harapannya sudah mencerminkan kondisi sekarang dan juga kondisi di mana pemerintah berusaha untuk hadir [membantu pelaku usaha]," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Juni 2020 | 23:55 WIB

Langkah yang baik untuk menanggulangi penerimaan pajak menurut kacamata saya sebagai mahasiswa adalah peningkatan dalam menggali potensi saat proses dispute maupun efektivitas AR untuk mengecek kembali kepatuhan yang belum maksimal. Kenapa begitu? Karena penerimaan pajak selama ini tidak maksimal :)

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi