BKF: Ekonomi 2020 Bisa Terkontraksi -1,1%

JAKARTA, DDTCNews - Pertumbuhan ekonomi pada 2020 diproyeksikan hanya 0,2% (yoy) atau terkontraksi paling dalam -1,1% (yoy). Proyeksi ini merupakan proyeksi baru dari pemerintah setelah terkontraksinya ekonomi pada kuartal II/2020 sebesar -5,32% (yoy).

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, satu-satunya komponen PDB yang mampu bertumbuh pada tahun 2020 ini hanyalah konsumsi pemerintah, sehingga dengan ini belanja pemerintah masih perlu untuk dipercepat pada semester II/2020.

Febrio tidak menampik adanya potensi Indonesia jatuh ke dalam resesi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa hal yang terpenting yang perlu diusahakan oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap masyarakat paling rentan.

"Kalau bicara angka saja ini akan menghilangkan cerita besar dari perekonomian saat ini. Kita utamakan kebijakan kita banyak mengarah kepada mereka yang paling rentan," ujar Febrio, Rabu (19/8/2020).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak akan jauh dari 0% atau stagnan pada tahun ini, dapat dipastikan akan ada orang miskin dan pengangguran baru akibat pandemi Covid-19 pada 2020 ini.

Karena itu, pemberian stimulus berupa perlindungan sosial masih diupayakan dan terus dipercepat pada sisa 2020 ini. Anggaran perlindungan sosial pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp203,9 triliun diperkirakan akan terserap pada akhir tahun 2020.

Pemerintah juga telah menambahkan stimulus perlindungan sosial melalui dana cadangan yang tersedia. Total stimulus baru yang sudah memiliki daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) sudah mencapai Rp11,8 triliun.

DIPA tersebut terdiri dari bantuan pesantren sebesar RP2,6 triliun, bantuan beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp4,6 triliun, dan bantuan tunai sebesar Rp500.000 untuk 9 juta kelompok penerima manfaat bukan penerima PKH sebesar Rp4,6 triliun.

Menurut Febrio, kelompok masyarakat 40% terbawah kebanyakan sudah mendapatkan stimulus perlindungan sosial dari pemerintah. Meski demikian, masih terdapat kelompok masyarakat 50% hingga 60% terbawah yang belum mendapatkan stimulus.

Mengingat dampak pandemi Covid-19 yang masih belum akan hilang pada tahun depan, pemerintah masih menganggarkan PEN perlindungan sosial sebesar Rp110,2 triliun.

"PKH akan tetap dipertahankan, bansos akan dipertahankan, karena kita perlu menjaga mereka agar tetap pulih. Dapat dipastikan jumlah orang miskin dan pengangguran akan bertambah tahun ini," ujar Febrio. (Bsi)