Review
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 17:29 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 01 April 2020 | 16:53 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (4)
Fokus
Data & alat
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Biaya Promosi Perlu Dibuatkan Daftar Nominatif?

A+
A-
0
A+
A-
0
Biaya Promosi Perlu Dibuatkan Daftar Nominatif?

Pertanyaan:

Perusahaan tempat saya bekerja bergerak di bidang manufaktur dan melakukan aktifitas promosi atas produk-produk yang dihasilkan. Biaya promosi yang dikeluarkan pun cukup tinggi. Pertanyaannya, bagaimana aspek perpajakan atas biaya promosi tersebut? Yang saya ketahui, biaya promosi tersebut perlu dibuatkan daftar nominatif agar bisa dijadikan biaya usaha. Benarkah demikian?

Arman, Bandung.

Jawaban:

TERIMA kasih Bapak Arman atas pertanyaannya. Aktivitas promosi pada dasarnya tidak terlepas dari kegiatan bisnis perusahan manufaktur. Hal itu sangat diperlukan apalagi dalam era modern seperti saat ini, satu jenis barang konsumsi sehari-hari pasti memiliki beragam jenis dan merek yang berbeda tetapi memiliki kualitas produk dan harga yang bersaing.

Karena itu, kondisi demikian membuat produsen perlu memutar otak bagaimana caranya agar produknya dapat tetap eksis di kalangan konsumen. Banyak cara yang digunakan produsen agar produknya dapat digemari para konsumen. Mulai dengan cara pemberian diskon produk, iklan produk yang dipublikasikan, pameran produk, hingga menggandeng selebriti ternama untuk dijadikan model suatu produk.

Hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena untuk melakukan aktifitas promosi dengan mengharapkan target yang maksimal perlu mengeluarkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga tidaklah heran bila biaya untuk promosi bisa sangat tinggi jumlahnya.

Bila kita kaitkan dengan aspek perpajakan yang berlaku di Indonesia. Biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan yang alokasinya digunakan sebagai biaya promosi dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal), selama biay tersebut benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat  atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). 

Walaupun dalam pernyataan sebelumnya biaya promosi dapat diakui sebagai biaya fiskal. Wajib Pajak tetap harus berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 02/PMK.03/2010  tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Bunyinya sebagai berikut:

Pasal 6

  1. Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain.
  2. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.
  3. Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
  4. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
  5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”

Aturan ini dapat menjelaskan bahwa wajib pajak tidak cukup hanya melakukan pembukuan terkait biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan tetapi juga perlu menyusun Daftar Nominatif atas seluruh biaya promosi yang mencangkup data-data penting.

Ketentuan di atas juga mengatur informasi paling minimal yang harus dicantumkan, yakni berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yang dipotong.

Kemudian daftar tersebut wajib dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensi yang akan diterima wajib pajak adalah atas seluruh biaya promosi yang telah dibukukan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto (non-deductible expense).*

Topik : konsultasi pajak, biaya promosi, daftar nominatif
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Kamis, 08 November 2018 | 07:47 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 Maret 2020 | 17:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 November 2019 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 05 April 2018 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 02 April 2020 | 19:51 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 02 April 2020 | 17:53 WIB
KABUPATEN LANDAK
Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY
Kamis, 02 April 2020 | 16:49 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK
Kamis, 02 April 2020 | 16:41 WIB
PMK 23/2020
Kamis, 02 April 2020 | 16:39 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 02 April 2020 | 16:25 WIB
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK