BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Laporan Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mendapat kritikan dari Menko Perekonomian. Pasalnya, data yang disajikan Oxfam dan INFID dinilai masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data laporan Infid dan Oxfam tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Indonesia. Dia merasa keberatan dengan data-data laporan yang menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki ketimpangan terburuk keenam di dunia.
"Data itu juga menyebut 4 orang terkaya menguasai 100 juta orang miskin atau 40%, itu bertentangan dengan angka mereka sendiri. Masa 4 orang menguasai kekayaan sama dengan 40% orang miskin, itu perlu diklarifikasi lah. Datanya kok gawat benar," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/2).
Dalam laporan tersebut disebutkan kekayaan empat miliarder sebesar US$25 miliar setara dengan total kekayaan 40% penduduk termiskin yang jumlahnya berkisar 100 juta orang.
Data Oxfam mengenai harta orang terkaya sebetulnya diambil dari daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Dalam daftar tersebut, R. Budi Hartono berada di tempat teratas dengan kekayaan US$ 8,1 miliar, diikuti Michael Hartono sebesar US$ 7,9 miliar; Chairul Tanjung US$ 4,9 miliar, dan Sri Prakash Lohia US$ 4,2 miliar.
Meski begitu, belum terang hitung-hitungan Oxfam yang menyebut jumlah kekayaan keempatnya melebihi kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Darmin pun menekankan, harus ada klarifikasi soal data tersebut.
Namun, terlepas dari perdebatan soal data Oxfam, Darmin mengakui tingkat ketimpangan masih tinggi. “Ketimpangan memang memburuk. Siapa bilang enggak? Walaupun setahun terakhir tidak buruk dong,” kata dia.
Mengacu pada data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), koefisien gini memang membaik setahun terakhir. Pada September 2016, angka rasio gini Indonesia tercatat 0,394 atau turun 0,014 dari Maret 2015 yang sebesar sebesar 0,408.
Koefisien gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Adapun perhitungan koefisien gini di Indonesia menggunakan data pengeluaran penduduk. (Amu)
