BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menjanjikan dana insentif daerah bagi pemerintah daerah yang dapat menekan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana insentif daerah (DID) akan diberikan jika inflasi di daerah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami mungkin akan melihat kemungkinan untuk memberikan Rp10 miliar kepada tiap-tiap daerah yang bisa menurunkan [inflasi]. Top 10 paling rendah, di provinsi, kabupaten, dan kota," katanya, Selasa (13/9/2022).
Sri Mulyani menyebut pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui penggunaan belanja tidak terduga (BTT) dan penggunaan 2% dari dana transfer umum (DTU) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/2022.
Pemerintah mencatat terdapat earmark 2% DTU senilai Rp2,17 triliun dan BTT senilai Rp9,9 triliun yang dapat digunakan untuk kebijakan-kebijakan stabilisasi harga pangan.
Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya, anggaran BTT dan 2% dari DTU perlu digunakan untuk menyubsidi biaya transportasi pengiriman harga bahan pangan antardaerah. Langkah ini dipandang dapat menahan laju inflasi.
Jokowi bahkan mengaku ketika masih menjabat sebagai wali kota Surakarta pernah menggunakan BTT untuk menekan angka inflasi. Hasilnya, inflasi di Surakarta kala itu bisa dijaga hanya sebesar 1,2%.
Sebagai informasi, pemerintah memperkirakan inflasi pada tahun ini mencapai 6,3% hingga 6,7% seiring dengan kenaikan harga BBM. Inflasi bulanan diperkirakan akan melonjak pada September 2022 dan akan kembali normal pada November 2022.
Walau demikian, presiden berpandangan inflasi harus dijaga tetap lebih rendah dari 5%. (rig)
