BERITA TERKINI
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (foto: DJP)
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak menerangkan ketentuan Permenkominfo 5/2020 yang mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat dan PMK 60/2022 yang mengatur tentang PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bisa beririsan.
Namun, kedua ketentuan tersebut tetaplah 2 rezim peraturan yang berbeda. Ketentuan Permenkominfo 5/2020 adalah ketentuan teknis dari UU ITE, sedangkan PMK 60/2022 adalah ketentuan PPN atas penyerahan produk digital dari luar negeri.
"Ada 292 PSE luar negeri yang terdaftar di Kemenkominfo. Kemudian, ada pemungut PPN PMSE yang ditunjuk sebanyak 119. Jadi 2 hal ini bisa beririsan tapi bukan hal yang sama," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Selasa (2/8/2022).
Merujuk pada Permenkominfo 5/2020, PSE lingkup privat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Definisi PSE lingkup privat turut mencakup portal, situs, atau aplikasi yang dipergunakan untuk menyediakan, mengelola, mengoperasikan penawaran, ataupun memfasilitasi perdagangan barang dan jasa.
PSE lingkup privat yang tidak melakukan pendaftaran kepada Kemenkominfo dijatuhi sanksi pemutusan akses sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo 5/2020.
Adapun yang dimaksud dengan pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha yang ditunjuk melakukan pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan PPN atas penyerahan produk digital dari luar negeri ke Indonesia melalui PMSE.
Pelaku usaha baru ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bila memiliki nilai transaksi dengan pembeli Indonesia lebih dari Rp600 juta setahun atau memiliki jumlah traffic di Indonesia lebih dari 12.000 dalam 1 tahun. Hal ini telah diatur dalam PER-12/PJ/2020.
Bila threshold nilai transaksi atau traffic telah terpenuhi, DJP akan menunjuk pelaku usaha untuk menjadi pemungut PPN PMSE dengan menerbitkan kepdirjen. Penunjukan mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan kepdirjen.
Hingga Juni 2022, tercatat sudah 119 platform yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Sejak pertama kali dipungut pada Juli 2020, realisasi PPN PMSE tercatat sudah mencapai Rp7,1 triliun. (sap)
