Periksa WP Strategis, Begini Jaminan DJP

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memberikan jaminan untuk melakukan uji kepatuhan yang lebih komprehensif kepada wajib pajak strategis.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan proses bisnis untuk penelitian wajib pajak strategis dalam upaya uji kepatuhan akan dilakukan lebih komprehensif dan memiliki standar yang jelas.

Dengan demikian, otoritas pajak akan lebih selektif untuk memulai kegiatan pemeriksaan kepada wajib pajak strategis yang menentukan kinerja penerimaan DJP.

"Pengawasan kami harus komprehensif mencakup all taxes selama satu tahun pajak dan tidak parsial seperti sebelumnya," katanya dalam webinar P3KPI Selasa (20/10/2020).

Hestu menjabarkan proses penelitian laporan pajak wajib pajak strategis dimulai dari penelitian formal yang mencakup semua jenis pajak. Tahap selanjutnya dilakukan analisis risiko menggunakan data compliance risk management (CRM).

Hasil analisis CRM lalu dipadukan dengan analisis laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT). Tahap selanjutnya, uji kepatuhan berlanjut ke analisis transfer pricing dan pajak internasional dan membandingkan dengan hasil pemeriksaan, keberatan atau banding kasus serupa di masa lalu.

Setelah itu, uji kepatuhan naik pada tahap uji analisis data internal dan eksternal yang dimiliki oleh DJP untuk WP strategis bersangkutan. Bila proses uji kepatuhan berlanjut, maka proses berlanjut kepada penelitian lapangan atau visit ke lokasi usaha wajib pajak.

Laporan hasil penelitian tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh supervisor pemeriksa sebagai bentuk sinergi dengan Account Representative (AR) untuk menjamin kualitas penelitian.

"Jadi dengan proses bisnis ini WP tidak selalu dihadapkan dengan banyak surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dan hasil surat himbauan nantinya juga lebih lengkap dan terstruktur. Sehingga hasil yang didapat juga menjadi lebih baik," terang HestuHestu. 

Dia menambahkan gambaran proses baru ini menjadi andalan DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP strategis. Perubahan cara kerja otoritas ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada WP dengan tidak terus menerus berurusan dengan petugas pajak.

"Jadi ada segmentasi WP yaitu strategis dan kewilayahan. Untuk WP strategis dikumpulkan di KPP LTO, khusus dan madya. Pada KPP Pratama juga ada kelompok 500 WP besar yang menjadi WP strategis agar pengawasan bisa komprehensif dan terstandardisasi," imbuhnya. (Bsi)