BERITA TERKINI
Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan. (Foto:Â bpk.go.id)
JAKARTA, DDTCNews—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai rangkaian pemeriksaan dana belanja pemerintah dalam penanganan virus Corona atau Covid-19 pada pekan ini.
Sekjen BPK Bahtiar Arif mengatakan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR. Menurutnya, kick off pemeriksaan dana penanganan Covid-19 akan mulai dilakukan BPK pada Selasa (8/9/2020).
"Soal pemeriksaan besok akan dimulai dari kick off meeting dengan pemerintah terkait dengan pemeriksaan dana penanganan virus Corona atau Covid-19," katanya di kompleks parlemen, Senin (7/9/2020).
Proses pemeriksaan dana penanganan Covid-19 akan dilaksanakan melalui audit berbasis risiko menyeluruh (risk-based comprehensive audit) sehingga ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya APBN 2020, tetapi termasuk APBD dan BUMN.
Untuk diketahui, nilai alokasi anggaran penanganan Covid-19 meningkat dari Rp405,1 triliun dalam Perpres 45/2020 menjadi menjadi Rp695,2 triliun dalam Perpres No.72/2020. Alokasi dana tersebut baru yang berasal dari APBN 2020.
Alokasi dana penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tidak luput dari pemeriksaan auditor negara.
Bahtiar menyebutkan proses pemeriksaan dana penanganan Covid-19 kemungkinan besar tidak akan rampung pada tahun ini. Dia memperkirakan proses pemeriksaan akan berlanjut sampai dengan kuartal I/2021.
"Setelah kick off besok, pemeriksaan akan dilakukan sampai akhir tahun dan kemungkinan berlanjut sampai tahun depan," ujarnya.
Bahtiar menambahkan penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus dalam pemeriksaan BPK, terutama dari aspek penyetujuan anggaran, pencairan anggaran, hingga implementasi atau eksekusi program setelah pagu belanja dicairkan.
"Untuk mendukung pemeriksaan ini, kami juga mendapatkan laporan intern BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang sudah dilakukan dalam mengawal dana penanganan Covid-19," tuturnya. (rig)
