BERITA TERKINI
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengestimasi penerimaan negara dari bea meterai atas dokumen digital, seperti yang tertuang dalam rancangan revisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai, mencapai Rp5 triliun pada 2021.
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar mengatakan RUU Bea Meterai akan memperluas definisi dokumen objek bea meterai yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Selain itu, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga.
“Kemarin disampaikan kami bisa mendapat dari dokumen elektronik itu Rp5 triliun tahun 2021," katanya, Kamis (3/9/2020).
Penambahan objek dokumen bea meterai seiring dengan maraknya pemanfaatan dokumen secara digital. Adapun penerimaan itu berasal dari estimasi banyaknya dokumen elektronik yang saat ini belum terjangkau bea meterai. Pada UU No. 13/1985 disebutkan objek bea meterai hanya berupa dokumen kertas.
Arif memberi contoh dokumen digital berupa dokumen perjanjian serta tagihan listrik dan kartu kredit yang dikirimkan melalui surat elektronik. Selama ini, dokumen-dokumen digital tersebut tidak dikenai bea meterai.
Pada 2019, realisasi penerimaan bea meterai hanya sekitar Rp5 triliun karena hanya berasal dari dokumen kertas. Namun, dengan penambahan dokumen digital sebagai objek bea meterai, penerimaan negara dari bea meterai diproyeksi bisa mencapai Rp11 triliun pada 2021.
Meski demikian, Arif menyebut ada potensi penerimaan yang hilang karena batasan nilai dokumen wajib bea meterai dinaikkan. Semula dokumen bernilai di atas Rp1 juta wajib membayar bea meterai, tetapi dalam RUU dinaikkan menjadi Rp5 juta.
"Kami ada kehilangan juga di situ. Namun, ini spiritnya kan memberi kepada masyarakat yang dokumennya di bawah Rp5 juta tidak kena [bea meterai]," ujarnya. Simak artikel ‘Kelompok Ini Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Bea Meterai’.
Melalui RUU itu pula, pemerintah menaikkan tarif bea meterai, dari sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi tarif tunggal Rp10.000. Kendati demikian, bea meterai tersebut dikecualikan pada dokumen yang bersifat penanganan bencana alam dan nonkomersial.
RUU Bea Meterai rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Saat ini, RUU Bea Meterai telah disepakati dalam pembahasan tingkat I dan akan disahkan di sidang paripurna DPR RI. Simak artikel ‘Segera Disahkan, Ini 6 Klaster Revisi UU Bea Meterai yang Disepakati’. (kaw)
