Restitusi PKP Berisiko Rendah Diperketat, DJP Ungkap Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan penyebab makin ketatnya restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2026, ditegaskan kriteria sebagai PKP berisiko rendah terpenuhi bila 80% dari total penyerahan PKP dimaksud adalah ekspor BKP/JKP, penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, dan/atau penyerahan BKP/JKP yang tidak dipungut PPN.

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Endro Tribudi Setijanto mengatakan syarat baru ini ditambahkan melalui PMK 28/2026 untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat. "Ini diakali wajib pajak. Sebenarnya dia bukan eksportir, tapi dia mengeksporlah 1-2 barang saja sehingga masuk kriteria. Sehingga, pada PMK 28/2026 kita adjust," ujar Endro dalam seminar Taxplore UI 2026, dikutip pada Senin (9/11/2026).

Endro mengatakan kegiatan ekspor memang bisa menimbulkan lebih bayar dan restitusi mengingat ekspor dikenai PPN sebesar 0% dan pajak masukan yang terkait dengan ekspor dimaksud bisa dikreditkan oleh PKP.

Namun, bila kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP tidak didominasi oleh ekspor, nilai lebih bayar yang ditimbulkan akibat kegiatan ekspor seharusnya tidak signifikan. "Kalau pajak keluarannya terganggu tapi tidak signifikan dan menurut kita tidak akan menyebabkan restitusi, mestinya kita pilah lagi," ujar Endro.

Dengan regulasi terbaru ini, pemberian restitusi dipercepat melalui jalur PKP berisiko rendah hanya diberikan kepada PKP yang benar-benar melakukan ekspor sebagai kegiatan usaha utamanya.

"Ada batasan, minimal 80% adalah kegiatan tertentu. Jangan sampai ekspornya cuma 10%, dia memanfaatkan fasilitas ini," ujar Endro.

Sebagai informasi, pemberian restitusi dipercepat bagi PKP berisiko rendah telah diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 18 PMK 28/2026. Terdapat 8 jenis PKP yang dikategorikan sebagai PKP berisiko rendah, yakni:

• perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia/BEI (perusahaan terbuka);
• badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD);
• PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama (Mita) kepabeanan;
• PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator/AEO);
• pabrikan atau produsen selain PKP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi;
• pedagang besar farmasi yang memiliki:
  • sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi; dan
  • sertifikat cara distribusi obat yang baik;
• distributor alat kesehatan yang memiliki:
  • sertifikat distributor alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan;
  • sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik; atau
• perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% yang tercantum pada laporan keuangan konsolidasi BUMN induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain tercakup dalam 8 jenis PKP di atas, PKP memenuhi kriteria sebagai PKP berisiko rendah bila 80% penyerahannya dalam masa pajak yang diajukan restitusi dipercepat adalah ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN, dan/atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. (dik)