BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2026 bisa mencapai 5,4%, meskipun masih dihadapkan pada kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, serta berlanjutnya ketegangan geopolitik global.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat sejumlah strategi yang akan dilakukan. Strategi tersebut antara lain merancang regulasi yang memberikan kemudahan impor untuk tujuan ekspor, menggenjot belanja pemerintah, serta meluncurkan stimulus ekonomi.
"Untuk kuartal IV/2026, pemerintah tetap menargetkan secara year to date 5,4%. Jadi, targetnya kira-kira sama dengan apa yang tercapai di kuartal III/2026 [sebesar 5,47%]," ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Jumat (6/11/2026).
Airlangga menyadari situasi global, khususnya konflik geopolitik, bisa memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu dampaknya ialah kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mengerek biaya impor energi dan beban subsidi ataupun kompensasi energi dalam APBN.
Namun, APBN dinilai masih mampu berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber) ekonomi sehingga dampaknya bisa ditekan. Dengan begitu, kenaikan harga komoditas global tidak langsung membebani masyarakat secara berlebihan.
Airlangga mencontohkan ketika harga minyak dunia meningkat akibat perang di Timur Tengah, pemerintah masih bisa memperoleh minyak dengan harga US$93 per barel. Harga tersebut masih di bawah patokan pemerintah sebesar US$100 per barel.
"Untuk energi relatif harga pembelian kita di sektor energi di bawah US$100, sekitar US$93. Jadi sampai dengan akhir tahun relatif gejolak energi itu terserap oleh APBN," katanya.
Guna memastikan ekonomi tumbuh pada akhir tahun, lanjut Airlangga, terdapat 4 langkah strategis yang akan dilakukan dalam 2 bulan terakhir 2026.
Pertama, merealisasikan paket stimulus ekonomi, seperti bantuan pangan beras dan bantuan subsidi upah (BSU) guna meningkatkan konsumsi masyarakat.
Kedua, menggenjot belanja pemerintah, terutama melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih. Ketiga, meningkatkan realisasi investasi agar mencapai target yang ditetapkan senilai Rp2.041,3 triliun.
Keempat, menelaah regulasi yang menghambat ekspor sekaligus menyiapkan kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah impor bagi industri yang berorientasi ekspor.
"Di bidang ekspor, pemerintah sedang menyisir regulasi yang dianggap bisa menghambat ekspor. Arahan bapak presiden adalah mempermudah ekspor dan kita sedang mempersiapkan kebijakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor," tutur Airlangga. (rig)
