PBG Rp0 untuk Rumah MBR Melonjak, Pembebasan BPHTB Malah Stagnan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat pemberian fasilitas pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk rumah MBR terus meningkat dari bulan ke bulan.

Hingga Oktober 2026, tercatat sudah ada 183.121 unit rumah MBR yang memperoleh fasilitas pembebasan retribusi PBG. Pembebasan retribusi PBG pada tahun ini ditargetkan mampu mencapai 206.954 unit, melebihi capaian tahun sebelumnya sebanyak 205.002 unit.

"Status sekarang sudah tercapai 183.121 unit. Jadi sisa waktu 2 bulan pada November dan Desember kami berharap kita bisa bersama mencapai target 206.954 ini, mengingat ini tidak terlalu banyak lagi," ujar Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul Siagian, Senin (19/10/2026).

Meski pemberian fasilitas pembebasan retribusi PBG tercatat sudah hampir mendekati target yang telah ditetapkan, perlu dicatat bahwa hingga saat ini masih ada 211 kabupaten/kota yang sama sekali belum memberikan konfirmasi pembebasan retribusi PBG.

"Kami akan berkoordinasi melalui balai kami terhadap pemda terkait, sehingga nanti sedikit demi sedikit kabupaten/kota ini [yang belum mengonfirmasi fasilitas PBG] makin berkurang. Kami ingin memastikan seluruh kabupaten/kota sudah melaksanakan dan mengonfirmasi pembebasan retribusi," ujar Teddy.

Berbeda dengan tren pembebasan retribusi PBG yang cenderung meningkat, pemberian fasilitas BPHTB untuk rumah MBR justru tercatat stagnan.

Pada Januari hingga Oktober 2026, pembebasan BPHTB untuk rumah MBR tercatat baru mencapai 11.825 unit. Pada 2025, pembebasan BPHTB untuk rumah MBR tercatat mampu mencapai 30.811 unit.

"Tren dari 2025 ke 2026 ini sedikit menurun. Sekarang baru 11.825 unit, ini sedikit menurun. Saya tidak tahu apakah ini faktor daya beli masyarakat atau memang pengurusannya yang belum gencar," ujar Teddy.

Berdasarkan catatan Kementerian PKP, tercatat hanya ada 50 kabupaten/kota yang sudah memberikan fasilitas pembebasan BPHTB atas rumah MBR.

Teddy pun mengatakan pemda perlu mengimplementasikan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB mengingat kedua kebijakan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

"Kami berharap silakan ke depan di-input PBG dan BPHTB ini supaya kita bisa hitung. Ini akan menjadi capaian dari roadmap 3 juta rumah," ujarnya. (dik)