BERITA TERKINI
Sejumlah pengendara sepeda motor melintasi proyek pengembangan jalan penghubung kawasan KEK, pariwisata dan industri di Batam, Kepulauan Riau, Senin (24/6/2024). Pemerintah daerah setempat mengerjakan sebanyak 22 proyek pembangunan infrastruktur jalan pada 2024 guna mendukung kegiatan investasi dan kunjungan wisatawan asing diantaranya pengembangan jalan sepanjang 3,4 kilometer yang menghubungkan kawasan KEK Nongsa Digital Park, pariwisata Nongsa dan kawasan industri Kabil. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/YU
BATAM, DDTCNews - Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi di Batam, Kepulauan Riau.
Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Padmoyo Tri Wikanto mengatakan pemerintah telah membentuk 2 kawasan berfasilitas di Batam berupa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pada 2 kawasan berfasilitas tersebut, DJBC memberikan insentif fiskal kepada para investor.
"Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, diharapkan investasi masuk. Investasi itu yang kami harapkan adalah penanaman modal asing, begitu pun juga ada penanaman modal dalam negeri," katanya, dikutip pada Kamis (26/6/2024).
Padmoyo mengatakan Batam dengan posisi geografis yang strategis memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan produksi dan perdagangan. Menurutnya, pembentukan 2 kawasan berfasilitas sejauh ini telah berdampak positif pada peningkatan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan pembentukan KPBPB bertujuan mendorong perdagangan internasional sekaligus menarik modal asing dan dalam negeri. Kawasan bebas di Batam mencakup Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.
Di kawasan tersebut, saat ini mulai tumbuh berbagai kegiatan ekonomi antara lain industri manufaktur, elektronik, galangan kapal, pariwisata, dan logistik.
Pemerintah di KPBPB pun memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) atas pemasukan barang dari luar negeri ke kawasan bebas, dan PPN tidak dipungut atas pemasukan barang dari wilayah domestik lain ke dalam kawasan bebas. Kemudian, ada insentif nonfiskal berupa kemudahan investasi dan perizinan berusaha satu pintu melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Di sisi lain, pemerintah juga mulai membangun KEK di Batam dengan tema beragam, mulai dari ekonomi digital, pariwisata, hingga industri pengolahan. Sejauh ini, sudah ada 3 KEK di Batam, yakni KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, dan KEK Tanjung Sauh.
Selain 3 KEK di Batam yang sudah ditetapkan, pemerintah juga tengah memproses pengusulan 2 KEK baru yaitu KEK Nipa dan KEK Kesehatan Batam.
Nirwala menyebut fasilitas fiskal di KEK antara lain pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk importasi barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan KEK, penangguhan bea masuk dan PDRI untuk pemasukan bahan baku dalam rangka operasional KEK, serta fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk investasi dengan nilai minimum tertentu.
Sedangkan untuk insentif nonfiskal, berupa kemudahan perizinan berusaha satu pintu melalui administrator KEK, pengaturan larangan pembatasan, serta kemudahan imigrasi dan ketenagakerjaan.
"Dibandingkan dengan fasilitas di kawasan berfasilitas lainnya, fasilitas di KEK bersifat ultimate karena selain mencakup fasilitas fiskal kepabeanan serta insentif perpajakan, juga didukung dengan fasilitas nonfiskal," ujarnya. (sap)
