Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan keynote speech pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menyinggung soal isu pajak. Mulanya, calon presiden (capres) nomor urut 02 itu membicarakan soal kinerja tax ratio Indonesia yang masih rendah, yakni di kisaran 10%. Ucapan Prabowo tidak salah. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), rasio pajak RI masih bertahan di level 10,21% pada 2023.
Prabowo menilai semestinya Indonesia bisa mengejar angka tax ratio yang lebih tinggi. Apalagi, menurut Prabowo, negara-negara tetangga Indonesia di Asean mampu mencatatkan tax ratio di atas 16%. Berdasarkan kondisi tersebut, Prabowo meminta nama-nama sosok yang cocok untuk diangkat sebagai dirjen pajak ketika dirinya dilantik sebagai presiden nanti.
"Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), Pak Darmawan (Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi), Pak Kartika (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib (Mantan Menkeu Chatib Basri) mohon berikan rekomendasi kepada saya, siapa yang cocok jadi dirjen pajak?" tanya Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024, Selasa (5/3/2024).
Prabowo menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap masukan dari pakar ekonomi untuk menyiapkan strategi dalam meningkatkan tax ratio. Capres nomor urut 02 tersebut juga menyebut bahwa Indonesia perlu melihat cara-cara yang digunakan negara-negara tetangga dalam mencapai tax ratio lebih tinggi, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
"Sebagai pengusaha, bagaimana saya bisa mendanai kampanye saya kalau bukan dari [hasil] pengusaha? Wah, banyak wartawan di sini," kelakar Prabowo.
Prabowo menegaskan, strategi untuk meningkatkan tax ratio bukan melulu dengan menaikkan tarif pajak. Yang terpenting, ujarnya, justru memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Prabowo optimistis hal itu bisa dilakukan. Indonesia, ujarnya, bisa mengejar angka tax ratio 16%.
Meski begitu, Prabowo tidak mengatakan kapan angka tersebut bisa tercapai.
"Dari tax ratio 10% kita bisa naikkan ke 16%. Artinya 6% dari US$1.500 miliar PDB, ya US$90 miliar PDB [untuk mencapai tax ratio 16%]," kata Prabowo.
Topik tentang tax ratio memang menjadi salah satu janji politik yang diusung oleh Prabowo dalam pemilu 2024. Pasangan Prabowo-Gibrang Rakabuming Raka menjanjikan akan menaikkan rasio perpajakan dan non-pajak menjadi 23% PDB.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga menyusun strategi peningkatan tax ratio sebesar 0,5% hingga 0,6% PDB setiap tahunnya untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan target tersebut bisa dicapai apabila ketentuan pajak yang sudah ada dilaksanakan secara konsekuen.
Dengan asumsi PDB Indonesia senilai Rp21.000 triliun, lanjut Eddy, pertambahan tax ratio sebesar 3% dari PDB dalam waktu 6 tahun akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai Rp630 triliun pada 2029. (sap)