BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan fasilitas restitusi dipercepat berlaku bagi wajib pajak dari semua sektor, termasuk di antaranya wajib pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor listrik.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan fasilitas restitusi dipercepat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 39/2018 s.t.d.t.d PMK 209/2021.
"Fasilitas untuk restitusi dipercepat itu sudah ada. Sepanjang pengusaha-pengusaha itu memenuhi persyaratan, itu bisa banget 1 bulan [direstitusi]," katanya, Selasa (23/5/2023).
Seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 209/2021, pengusaha kena pajak (PKP) yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan lebih bayar maksimal Rp5 miliar dikategorikan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu yang mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat.
Fasilitas restitusi dipercepat ini dipandang bisa mendukung pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% atas pembelian mobil listrik dengan TKDN sebesar 40% atau lebih yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PMK 38/2023.
Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko sebelumnya menuturkan fasilitas PPN DTP atas mobil listrik masih belum berdampak karena lambatnya restitusi.
"Jadi pajak 10% dan 1% ditanggung pembeli, tetapi dealer menanggung restitusi. Nah, dikhawatirkan dengan restitusi setahun baru dibayar pemerintah, maka itu akan menjadi beban bagi dealer-dealer," ujarnya.
Menurut Moeldoko, diperlukan waktu 1 tahun bagi dealer untuk memperoleh restitusi. Meski begitu, lanjutnya, persoalan tersebut akan segera diperbaiki oleh pemerintah.
"Ada pemahaman tentang restitusi setahun baru dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu yang kami sedang rumuskan. Jangan ada pengertian satu tahun, kalau bisa dipercepat satu bulan," tuturnya. (rig)
