BERITA TERKINI
Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 40/2023.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan memperbarui ketentuan mengenai penyampaian laporan serta daftar wajib pajak badan perseroan terbuka yang mendapatkan fasilitas penurunan PPh badan sebesar 3%.
Ketentuan terkait dengan penyampaian laporan dan daftar wajib pajak badan perseroan terbuka itu diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 40/2023 yang merevisi peraturan sebelumnya, yaitu PMK 123/2020.
"PMK 123/2020…belum menampung kebutuhan penyesuaian bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka sehingga perlu diganti," bunyi konsiderans PMK 40/2023, dikutip pada Selasa (18/4/2023).
Dalam PMK 40/2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyampaikan daftar wajib pajak perseroan terbuka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas penurunan PPh badan sebesar 3% kepada menteri keuangan melalui dirjen pajak.
Daftar wajib pajak harus memuat tahun pajak, nama wajib pajak perseroan terbuka, NPWP, nama dan NPWP biro administrasi efek, jumlah pihak pemegang saham kurang dari 5%, persentase kepemilikan saham masing-masing pihak yang memiliki saham kurang dari 5%, dan jumlah hari dalam 1 tahun pajak yang memenuhi persyaratan.
Daftar wajib pajak ini disampaikan oleh OJK secara elektronik melalui aplikasi yang disiapkan oleh DJP. Dalam PMK yang lama, tidak terdapat ketentuan mengenai penyampaian daftar wajib pajak secara elektronik.
Daftar wajib pajak harus disampaikan paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
PMK 40/2023 telah diundangkan pada 13 April 2023. Dengan diundangkannya PMK 40/2023, PMK 123/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Untuk diketahui, wajib pajak badan dalam negeri bisa memperoleh fasilitas penurunan tarif sebesar 3% jika berbentuk perseroan terbuka, memperdagangkan minimal 40% sahamnya di bursa efek, dan memenuhi persyaratan tertentu.
Persyaratan tertentu yang dimaksud antara lain saham yang diperdagangkan di bursa efek harus dimiliki oleh minimal 300 pihak dan masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
Ketentuan ini harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak.
Pemenuhan persyaratan ini juga harus disampaikan oleh wajib pajak perseroan terbuka kepada DJP dalam bentuk laporan, yaitu laporan bulanan dan laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa.
Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, perseroan terbuka dikenai PPh badan dengan tarif 22% sebagaimana yang berlaku bagi wajib pajak badan pada umumnya. (rig)
