PEREKONOMIAN INDONESIA

Aturan Penghambat Ekspor dan Investasi Dikaji

Redaksi DDTCNews
Kamis, 15 Agustus 2019 | 12.00 WIB
Aturan Penghambat Ekspor dan Investasi Dikaji

Ilustrasi.

JAKARTA. DDTCNewsā€”Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretarat Kabinet (Setkab) menggelar rapat koordinasi dalam rangka melaksanakan kajian yang telah dilaksanakan terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi dan ekspor.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Hotel Alana, Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (14/8) malam, merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Kabinet (Seskab) dan pelaksanaan tugas manajemen kabinet.

Deputi Seskab Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit mengharapkan rapat koordinasi itu dapat merumuskan rekomendasi dan usulan terkait peraturan perundang-undangan yang menghambat dan berpengaruh langsung terhadap kinerja investasi dan ekspor.

ā€œKajian peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi aspek investasi, perdagangan, keuangan dan infrastruktur, dengan menggunakan antara lain pendekatanĀ regulatory impact assessment,ā€ kata Bhakti, seperti dilansir laman Setkab, Kamis (15/8/2019)

Seperti diketahui, hingga Juli tahun ini, BPS mencatat neraca perdagangan sepanjang Januari-Juli 2019Ā defisit US$1,9 miliar.Ā Juli lalu,Ā neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit senilai US$63,5 juta. Kinerja tersebut memburuk dari Juni 2019 yang masih mencatat surplus US$200 juta.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kedeputian Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet mengundang beberapa narasumber terkait untuk memberikan masukan dan pandangan terkait hal ini. Tampak hadir dalam rapat koordinasi itu antara lain Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit.

Lalu Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha Roby Arya Brata, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Abdul Muis, dan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Danil Arif Iskandar.

Berikutnya Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Dwi Nilasari, serta para pejabat dan pegawai dari Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. (Bsi)

Editor :
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.