BERITA TERKINI
Ilustrasi.
NAIROBI, DDTCNews - Presiden Kenya William Ruto berencana untuk mencabut kebijakan pajak digital atau digital services tax (DST).
Dalam acara American Chamber of Commerce Regional Business Summit, Ruto mengatakan Kenya akan segera mengadopsi solusi 2 pilar yang diusung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Pertumbuhan sektor digital memaksa negara-negara untuk mengenakan DST atas penghasilan yang bersumber dari yurisdiksinya. Setelah berdiskusi dengan para pelaku usaha, kami berkomitmen untuk menyesuaikan ketentuan pajak dengan solusi 2 pilar," katanya, Minggu (2/4/2023).
Pada era kepemimpinan Presiden Uhuru Kenyatta, Kenya termasuk salah satu dari 4 negara anggota Inclusive Framework yang belum menyetujui Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).
Selain Kenya, negara anggota Inclusive Framework yang belum memberikan persetujuan terhadap klausul dalam Pilar 1 dan Pilar 2 antara lain Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka.
Kala itu, Kenya belum bersedia mengadopsi Pilar 1 karena proposal tersebut mewajibkan setiap negara anggota Inclusive Framework untuk menghentikan pemungutan DST terhadap perusahaan digital yang memperoleh penghasilan dari yurisdiksinya.
"Negara anggota yang menyetujui Pilar 1 berkewajiban mencabut kebijakan pajak unilateral atas perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar," ujar Komisioner Kenya Revenue Authority (KRA) Terra Saidimu seperti dilansir businessdailyafrica.com.
Kenya telah memberlakukan DST atas penjualan produk-produk digital sejak 1 Januari 2021 dengan tarif 1,5% dari pendapatan bruto perusahaan digital multinasional. Tercatat, terdapat 178 perusahaan domestik dan asing yang berkewajiban membayar DST. (rig)
