Komite Reformasi Fiskal Dibentuk, Ini Tugasnya

MADRID, DDTCNews - Pemerintah Spanyol membentuk komite khusus yang akan mengawal agenda reformasi kebijakan fiskal nasional. Sejumlah tugas sudah menanti tim reformasi fiskal ini.

Menteri Ekonomi Nadia Calvino mengatakan proposal reformasi fiskal tengah digodok Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesetaraan. Komite itu akan mulai bekerja sejak Februari 2022, tetapi perubahan kebijakan fiskal sudah mulai disusun pemerintah tahun ini.

Ia menyebutkan Pemerintah Spanyol berencana memperkenalkan kebijakan pajak baru yang akan masuk dalam rancangan APBN 2022 yang akan diumumkan pada musim gugur 2021.

Dia menyebutkan pemerintah dalam posisi dilematis antara kebutuhan meningkatkan penerimaan pajak dan upaya mengamankan proses pemulihan ekonomi. "Ini akan menjadi situasi yang tidak nyaman, terutama untuk menaikkan pajak saat ini," katanya di Madrid, seperti dikutip Rabu (21/4/2021).

Calvino mengatakan sejumlah tugas bakal menanti tim reformasi fiskal. Sejumlah isu yang akan dibahas dalam agenda reformasi perpajakan Spanyol antara lain mengkaji situasi perpajakan terkini di Uni Eropa dan dunia.

Kemudian, perihal perpajakan badan usaha, pajak ekonomi digital dan harmonisasi sistem perpajakan pusat-daerah di Spanyol. Harmonisasi kebijakan pajak pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan reformasi perpajakan di Negeri Matador.

Beberapa wilayah otonom di Spanyol memiliki tarif pajak rendah seperti Madrid, daerah Basque atau Kepulauan Canary. Perubahan rezim pajak pusat dan daerah akan memengaruhi daya saing Spanyol dalam menarik investasi dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memangkas tarif PPh badan dari 30% menjadi 25%. Dengan tarif yang berlaku saat ini menjadikan tarif efektif PPh badan di Spanyol lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tarif pajak korporasi di negara anggota Uni Eropa.

Sementara itu, OECD memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi kebijakan fiskal. Pada aspek perpajakan, OECD meminta Spanyol mengubah kebijakan PPN ketimbang melakukan perombakan besar pada sistem PPh.

"Spanyol mungkin memperoleh pendapatan dari reformasi PPN. Salah satu cara melakukannya adalah dengan memperluas basis PPN dengan memangkas tarif dan mengurangi pengecualian PPN secara bertahap," jelas OECD seperti dilansir Tax Foundation. (Bsi)