PM Inggris Bakal Bangun 10 Pelabuhan Bebas Pajak

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris berencana membuka 10 pelabuhan bebas setelah keluar dari Uni Eropa (Brexit). Hal ini sesuai dengan janji Perdana Menteri Boris Johnson. Para menteri mengklaim kebijakan ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Rencana tersebut diproyeksi dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta memiliki dampak serupa dengan kebijakan pada 1980-an. Pada masa itu, terdapat kebijakan London Docklands yang merupakan upaya penciptaan zona perusahaan untuk meningkatkan upaya regenerasi.

“Rencana ini membuat perusahaan dan manufaktur berkembang hingga menjadi pintu gerbang menuju kemakmuran masa depan kita, serta menciptakan ribuan lapangan kerja,” kata Liz Truss, Sekretaris Perdagangan Internasional Inggris, seperti dikutip pada Jumat (2/8/2019).

Adapun pelabuhan bebas adalah area Inggris yang berada di luar wilayah pabean negara. Pada wilayah ini, perusahaan dapat memproduksi, mengimpor, dan mengekspor barang tanpa dikenakan tarif pajak ataupun bea.

Sebelumnya, Johnson berjanji akan membuka sekitar 6 pelabuhan bebas ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Truss justru mengumumkan pemerintah telah memperluas rencana itu dan ingin membangun hingga 10 pelabuhan bebas.

Guna merealisasikan rencana ini, Truss telah menunjuk panel penasihat. Panel ini ditujukan untuk menyatukan menteri dan para ahli guna membantu menyampaikan proposal. Dia juga berharap dapat tercipta model pelabuhan bebas tercanggih di dunia.

Rishi Sunak, Kepala Sekretaris Departemen Keuangan berujar saat ini pihaknya tengah mengeksplorasi pelabuhan bebas sebagai cara inovatif untuk mendorong pertumbuhan dan mendukung ribuan pekerjaan dengan keterampilan tinggi di Inggris

Barry Gardiner, Sekretaris Perdagangan Internasional bayangan – berasal dari pihak oposisi pemerintah – mengatakan kebijakan ini justru akan memicu race to the bottom yang menguntungkan pelaku pencucian uang dan penghindaran pajak.

“Pelabuhan bebas dan zona perusahaan bebas berisiko untuk membuat perusahaan menutup toko di suatu negara untuk mengeksploitasi keringanan pajak di tempat lain, dan, yang paling buruk, hak kerja yang lebih rendah,” jelas Gardiner seperti dilansir independent.co.uk. (MG-nor/kaw)