BERITA TERKINI
Boris Johnson.
JAKARTA, DDTCNews – Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson memenangkan kontes kepemimpinan Partai Konservatif. Kemenangan tersebut menempatkan dia sebagai pengganti Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris yang telah mundur pada awal Juni 2019.
Dengan raihan suara sekitar 92.153, dia mengalahkan lawannya Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt yang meraih 46.656 suara. Saat memasuki bursa pemilihan, dia mendapat dukungan dari anggota Konservatif di dalam Parlemen. Dia juga mendapatkan dukungan dari sekitar 160.000 pemilih partai.
“Kita tahu mantra kampanye yang baru saja berlalu, kalau-kalau Anda lupa, mungkin sudah [lupa]. Itu adalah: realisasikan Brexit, satukan negara, dan kalahkan [pemimpin Partai Buruh] Jeremy Corbyn,” katanya saat menyampaikan pidato kemenangannya, seperti dikutip dari Vox, Selasa (23/7/2019).
Johnson diperkirakan akan mengambil alih jabatan sebagai Perdana Menteri Inggris, pada besok, Rabu (24/7/2019) dengan batas waktu Brexit terbaru hanya sekitar tiga bulan lagi, pada 31 Oktober. Pria yang termasuk pendukung vocal Brexit ini akan menegosiasikan ulang kesepakatan Brexit May.
Namun demikiam, masalahnya Uni Eropa (UE) telah mengatakan tidak akan melakukan negosiasi ulang. Johnson telah bersumpah bahwa Inggris akan meninggalkan UE pada 31 Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan.
Sebelum terpilih, dia menjanjikan program pajak berupa kenaikan ambang batas pajak penghasilan (PPh) dari semula 50.000 pound sterling ke 80.000 pound sterling. Langkah ini akan memangkas tagihan pajak 3 juta pekerja berpenghasilan lebih dari 50.000 pound sterling per tahun. Menurut Resolution Foundation, sebanyak 83% dari keuntungan akan masuk ke 10% rumah tangga teratas.
Rencana mantan Menteri Luar Negeri dan Wali Kota London ini akan menelan ongkos 9,6 miliar pound sterling per tahun. Namun, ia mengatakan biaya tersebut dapat didanai dari ruang fiskal sebesar 26,6 miliar pound sterling yang telah disisihkan oleh Menkeu Philip Hammond jika tidak ada kesepakatan Brexit.
Dia juga berencana menciptakan zona bebas pajak dan pelabuhan bebas. Rencana ini menjadi bagian dari visinya untuk Inggris pasca-Brexit. Menurut rencana, akan ada enam lokasi zona bebas pajak dan pelabuhan bebas yang dibuat di seluruh Inggris Raya (Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara). (kaw)
