BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz.
JAKARTA, DDTCNews – Jerman menyerukan agar ada keputusan mengikat terkait pajak layanan digital Uni Eropa pada Desember 2018.
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengaku lebih suka mendapatkan kesepakatan yang mengikat terkait pengenaan pajak digital Uni Eropa pada pertemuan para menteri keuangan, bulan depan. Dia pun mendukung model Prancis yang telah lama menyerukan pajak ini.
“Jika negosiasi terus berlanjut seperti yang telah mereka lakukan, kami akan tetap dalam pembicaraan 100 tahun. Itulah mengapa saya mendukung model Prancis dan ingin menawarkan hasil kepada Uni Eropa,” ujarnya, seperti dikutip dari berita mingguan Der Spiegel.
Seperti diketahui, setelah berbulan-bulan melakukan lobi, pemerintah Prancis mengatakan bahwa hanya Denmark, Swedia, dan Irlandia yang tetap menentang pengenaan pajak terhadap raksasa digital ini.
Berdasarkan proposal dari Komisi Eropa pada Maret 2018, negara-negara Uni Eropa akan mengenakan retribusi 3% pada pendapatan perusahaan-perusahaan besar, yang dituduh menghindari pajak dengan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah.
Olaf mengatakan Uni Eropa harus mendorong maju dengan tarif pajak perusahaan minimum dan perpajakan efektif perusahaan digital dari Januari 2021, jika negara gagal mencapai kesepakatan internasional tentang penghindaran pajak.
“Kami pada prinsipnya setuju dengan teman-teman Prancis,” imbuhnya.
Dalam pertemuan Economic and Financial Affair Council, Selasa (6/11/2018), banyak perwakilan negara yang meminta agar tetap menunggu keputusan multilateral. Namun, ada juga yang bersiap menerapkan kebijakan nasional.
Para pemimpin dari 16 perusahaan teknologi melayangkan surat desakan agar tidak ada pengenaan pajak layanan digital. Pengenaan pajak layanan digital akan berisiko menghambat inovasi dalam bisnis, sehingga dapat melukai pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. (kaw)
