BERITA TERKINI
WASHINGTON DC, DDTCNews – Pejabat pemerintah dari Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat (AS) mengusulkan agar tarif pajak perusahaan yang baru akan ditetapkan berkisar pada level 20%.
Anggota Kongres AS dari Partai Republik Kevin Brady mengatakan rencana Presiden Donald Trump yang akan memotong tarif pajak perusahaan menjadi 15% dinilai akan memicu tumbuhnya defisit anggaran di negeri Paman Sam. Alhasil, kebijakan pemangkasan tarif pajak itu dinilai akan menjadi bumerang bagi perekonomian AS.
“Kita harus membuat agar defisit anggaran tetap terjaga. Undang-Undang ini akan bersifat permanen, sehingga harus benar-benar memperhitungkan dampaknya pada anggaran nasional di masa depan,” tuturnya dalam perundingan tertutup mengenai reformasi pajak AS, Senin (17/7).
Seperti diketahui, sejak Trump menduduki Gedung Putih selama enam bulan terakhir, namun rencana terkait kebijakan reformasi perpajakan AS tak kunjung terealisasikan.
Partai Republik mengaku akan memanfaatkan posisi mayoritasnya di Kongres AS untuk meloloskan Undang-Undang Perpajakan tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Partai Demokrat. Namun Partai Republik tersebut ingin memastikan bahwa beleid perpajakan yang baru ini tidak akan menambah defisit angaran AS yang telah terjaga selama 10 tahun terakhir.
Pasalnya, apabila dikalkulasikan pemotongan pajak perusahaan dari tarif saat ini yakni 35% menjadi 15% akan menelan biaya dari anggaran pemerintah hingga lebih dari US$2 triliun atau Rp26.628 triliun selama satu dekade. Nilai tersebut dianggap akan menjadi beban politik bagi Partai Republik.
“Saya pikir dana sebesar US$2 trliun untuk membiayai reformasi pajak akan sangat sulit untuk ‘dijual’ secara politis oleh Partai Republik,” kata Rohit Kumar yang merupakan mantan staf ahli Senator Partai Republik Mitch McConnel.
Adapun saat ini, para perumus beleid pajak AS yakni Brady, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Penasihat Ekonomi Gedung Putih Gary Cohn, Ketua DPR AS Paul Ryan, Pimpinan Senator Partai Republik Mitch McConnell dan Ketua Komite Keuangan Senat Orrin Hatch, masih belum menyetujui rencana tarif pajak perusahaan baru.
Para perumus beleid tersebut dilansir dalam channelnewsasia.com, dikabarkan belum menyetujui peraturan pajak impor dari negara tertentu yang disebut sebagai salah satu bentuk proteksi perdagangan AS.
Mnuchin sendiri berjanji pemerintah akan segera merilis rencana pajaknya pada awal September. Rencana pajak itu akan diajukan kepada Kongres AS untuk memperoleh persetujuan yang ditargetkan akan dapat diraih pada akhir tahun ini. (Amu)
