BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews –Pemprov Sulawesi Utara menerapkan peraturan baru yang mengatur soal pajak daerah. Peraturan yang dimaksud, yaitu Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Seperti pemerintah daerah lain, Pemprov Sulawesi Utara menerbitkan perda tersebut untuk memenuhi amanat yang diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU HKPD, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” bunyi pertimbangan Perda 1/2024, dikutip pada Kamis (17/10/2024).
Pasal 94 UU HKPD mengamanatkan agar pemerintah daerah mengatur berbagai ketentuan terkait dengan pajak daerah yang akan dipungut dalam perda. Ketentuan yang perlu diatur tersebut salah satunya perihal tarif pajak daerah.
Untuk itu, pemprov menetapkan tarif atas 7 jenis pajak daerah yang menjadi wewenangnya melalui Perda 1/2024. Pertama, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan secara bervariasi tergantung jenis kepemilikan kendaraan. Berikut perinciannya:
Kedua, tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 12%. Ketiga, tarif pajak alat berat (PAB) ditetapkan sebesar 0,2%. Keempat, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) ditetapkan sebesar 7,5%.
Namun, khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Selain itu, tarif PBBKB untuk jenis BBKB tertentu dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelima, tarif pajak air permukaan (PAP) ditetapkan 10%. Keenam, tarif pajak rokok sebesar 10%. Ketujuh, tarif opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 25% dari pajak MBLB terutang.
Perda 1/2024 tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2024. Namun, khusus ketentuan mengenai pajak PKB, BBNKB, dan opsen MBLB baru mulai berlaku pada 5 bulan Januari tahun 2025. (rig)
