Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Berbagai Temuan BPK Soal Penanganan Covid-19 dan PEN 2020

A+
A-
2
A+
A-
2
Berbagai Temuan BPK Soal Penanganan Covid-19 dan PEN 2020

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 dengan sejumlah temuan dalam program penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Opini WTP merupakan konsolidasi hasil pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN). Sebanyak 2 K/L mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan lainnya mendapatkan opini WTP.

"LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga: Cara agar Sumbangan Penanganan Covid-19 Dapat Jadi Pengurang Pajak

Agung menjelaskan opini WTP juga dibarengi dengan sejumlah temuan terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, ada juga temuan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern.

BPK juga melakukan klasifikasi temuan berdasarkan program pemerintah yaitu temuan permasalahan untuk program penanggulangan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dan temuan untuk program yang tidak terkait dengan pandemi dan PEN.

Terdapat enam temuan permasalahan pada program pemerintah penanggulangan pandemi dan PEN 2020. Pertama, pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi dalam penyajian LKPP.

Baca Juga: ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Kedua, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam penanganan pandemi dan PEN 2020 minimal senilai Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan. Ketiga, temuan pada pengendalian dalam pelaksanaan belanja program pada 10 K/L sejumlah Rp9 triliun tidak memadai.

Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR dan belanja lain Kartu Prakerja belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan yang masih belum disalurkan senilai Rp6,77 triliun.

Kelima, realisasi pengeluaran pembiayaan tahun lalu sejumlah Rp28,75 triliun tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwa kebutuhan penerima akhir investasi.

Baca Juga: PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Keenam, pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan penanganan pandemi dan PEN 2020 pada tahun anggaran 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun lalu yang dilanjutkan di Tahun 2021.

"Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang, untuk ditindaklanjuti," tutur Agung. (rig)

Baca Juga: 5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat
Topik : pemeriksaan keuangan negara, BPK, program PEN, pandemi covid-19, LKPP 2020, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aktivitas Impor Membaik, DJP Sebut Restitusi Pajak Tumbuh 16%

Minggu, 25 Juli 2021 | 22:37 WIB
SE-16/PP/2021

Pengadilan Pajak Terbitkan Pedoman Baru Penyesuaian Pelaksanaan Sidang

Minggu, 25 Juli 2021 | 19:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ini Penjelasan Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus 2021

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection