KAMUS PAJAK

Beda Hadiah Undian dan Penghargaan

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 26 Maret 2021 | 18:20 WIB
Beda Hadiah Undian dan Penghargaan

HADIAH kerap menjadi daya tarik untuk mengikuti suatu kegiatan atau ajang perlombaan. Penyelenggara kegiatan atau lomba biasanya menawarkan beragam hadiah menarik, di antaranya seperti kendaraan bermotor dan uang tunai.

Biasanya ada penyelenggara yang memberikan hadiah dengan sistem undian. Ada pula hadiah yang baru bisa diperoleh setelah memenangkan suatu perlombaan. Terkadang penyelenggara menyatakan hadiah yang diperoleh akan dipotong pajak dan pajak tersebut ditanggung pemenang.

Adapun perlakuan pajak atas hadiah dari undian dan hadiah yang diperoleh setelah memenangkan perlombaan atau sehubungan dengan kegiatan, itu berbeda. Lantas, sebenarnya apa beda antara hadiah undian dan hadiah penghargaan?

Baca Juga:
Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Hadiah sebagai Objek PPh
MENGACU Pasal 4 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan merupakan objek PPh. Hal ini lantaran UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas.

Penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh berarti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam UU PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Baca Juga:
Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak membuat penghasilan dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis, salah satunya penghasilan dari hadiah.

Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf b UU PPh menyatakan dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Definisi Hadiah
UNTUK memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengenaan PPh atas hadiah dan penghargaan, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-11/PJ/2015. Beleid yang berlaku mulai 1 Mei 2015 ini menyegmentasikan hadiah menjadi 4 jenis.

Baca Juga:
Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Pertama, hadiah undian, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan, yaitu hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.

Ketiga, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.

Keempat, penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf b UU PPh yang disebut penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Baca Juga:
Catat! Ini Beda Layanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan

Perbedaan Perlakuan Pajak
MERUJUK Pasal 3 ayat (1) PER-11/PJ/2015, penghasilan berupa hadiah dari undian akan dipotong PPh final dengan tarif sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah. Adapun ketentuan pengenaan PPh atas hadiah undian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.132/2000.

Berdasarkan PP No.132/2000 hadiah undian dikenakan PPh final dengan tarif 25% dari jumlah bruto nilai hadiah undian. Adapun yang dimaksud dengan nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.

Sementara itu, hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan akan dikenakan PPh yang bersifat tidak final dengan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pihak penerimanya.

Baca Juga:
Hambat Pemeriksaan, Izin Akuntan Publik atau KAP Bisa Dibekukan

Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri maka dikenakan PPh Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 dari jumlah penghasilan bruto.

Kemudian, apabila penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Lalu, dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk BUT, dikenakan pemotongan PPh berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto.

Namun, pemotongan PPh atas hadiah tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Contoh perhitungan dan ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam PER-11/PJ/2015. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor