Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Baru Terbit! Petunjuk Teknis Pemberian NPWP Secara Jabatan Kepada UMKM

A+
A-
1
A+
A-
1
Baru Terbit! Petunjuk Teknis Pemberian NPWP Secara Jabatan Kepada UMKM

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan oleh Dirjen Pajak kepada debitur UMKM yang memanfaatkan fasilitas subsidi bunga bakal dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak terbaru yakni Perdirjen Pajak No. PER-13/PJ/2020. Ketentuan itu juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2020.

Dalam PMK 65/2020 disebutkan DJP bisa memberikan NPWP secara jabatan bagi debitur UMKM dengan plafon kredit di bawah Rp50 juta yang hendak menggunakan fasilitas subsidi bunga tetapi masih belum memiliki NPWP.

Baca Juga: Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

"Penelitian administrasi ... dilakukan atas data debitur yang diperoleh Ditjen Pajak (DJP) dari Ditjen Perbendaharaan (DJPb) berdasarkan data debitur penerima subsidi bunga/subsidi margin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki oleh DJP," bunyi PER-13/PJ/2020 pada pasal 2 ayat 5, dikutip Selasa (30/6/2020).

Berdasarkan penelitian tersebut, Dirjen Pajak menerbitkan surat keputusan yang memberikan NPWP Pusat secara jabatan. NPWP Pusat adalah NPWP yang diberikan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang menunjukkan pusat kegiatan usaha.

Bila wajib pajak UMKM yang memanfaatkan subsidi bunga dan diberi NPWP Pusat ini memiliki tempat usaha yang berada pada wilayah kantor pelayanan pajak (KPP) yang berbeda dengan tempat tinggal, wajib pajak UMKM wajib mendaftarkan diri untuk diberi NPWP Cabang pada KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) pada tempat usaha tersebut.

Baca Juga: Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Bila NPWP yang diterima oleh wajib pajak UMKM sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan dapat mengajukan aktivasi electronic filing identification number (EFIN) serta mengajukan permintaan kembali kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar (SKT) pada KPP atau KP2KP yang berada di tempat tinggal wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak orang pribadi juga mendapatkan perlakuan khusus yakni dibebaskan untuk mengaktifkan EFIN atau permintaan kembali kartu NPWP dan SKT di seluruh KPP dan KP2KP.

Selain harus memiliki NPWP, terdapat tiga syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur UMKM agar bisa memanfaatkan fasilitas subsidi bunga. Pertama, debitur UMKM harus sudah memiliki baki debet kredit minimal sejak sebelum 29 Februari 2020.

Baca Juga: Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Baki debet adalah sisa pokok pinjaman yang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada penyalur kredit. Kedua, debitur UMKM harus memiliki kategori performing loan lancar atau termasuk dalam kategori kolektibilitas satu atau dua dihitung sejak 29 Februari 2020.

Ketiga, debitur UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas subsidi bunga adalah mereka yang tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. (rig)

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia
Topik : subsidi bunga, UMKM, NPWP, PER-13/PJ/2020, pemulihan ekonomi, ekstensifikasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 14:39 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Waspadai Dampak Omicron pada Ekonomi Kuartal I/2022

Kamis, 27 Januari 2022 | 14:00 WIB
INVESTASI

Target Terlampaui, Realisasi Investasi 2021 Capai Rp901 Triliun

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengumuman! Sri Mulyani Bakal Perpanjang Insentif PPh Final UMKM DTP

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:30 WIB
KINERJA UMKM

Maruf Amin: Jangan Sampai UMKM Kita Terkena Stunting, Kerdil Terus

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia