Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Bank Jual Agunan Debitur yang Gagal Bayar, Terutang PPN?

A+
A-
6
A+
A-
6
Bank Jual Agunan Debitur yang Gagal Bayar, Terutang PPN?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Mada. Saya adalah staf pajak salah satu bank di Indonesia. Perusahaan kami melakukan penjualan bangunan dari salah satu debitur yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya sesuai dengan perjanjian kepada pembeli lain. Bangunan tersebut merupakan agunan yang diserahkan oleh debitur kami.

Pertanyaan saya, apakah atas penjualan bangunan agunan yang kami lakukan kepada pembeli bangunan tersebut terutang pajak pertambahan nilai (PPN)? Kemudian, saya mendengar adanya aturan baru PPN sebagai aturan turunan UU HPP. Apakah dalam aturan tersebut mengatur mengenai penjualan agunan? Mohon penjelasannya. Terima kasih

Mada, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Bapak Mada. Sebelumnya, dapat diketahui bahwa UU PPN telah mengatur mengenai penyerahan hak atas barang kena pajak (BKP) karena suatu perjanjian.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN yang berbunyi:

“(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
…”

Pada intinya, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian termasuk ke dalam penyerahan BKP yang terutang PPN. Namun, bagian penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa penyerahan agunan termasuk dalam bentuk penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.

Pada aturan turunan PPN sebelumnya juga tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perlakuan PPN atas penyerahan agunan kepada kreditur.

Kemudian, baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 44/2022).

Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PP 44/2022 mulai berlaku pada 2 Desember 2022.

Sebagai informasi, PP 44/2022 mencabut ketentuan PPN yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 1/2012).

Selain itu, terbitnya PP 44/2022 juga mencabut ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP 9/2021).

PP 44/2022 kemudian memberikan penegasan mengenai perlakuan PPN terkait dengan penyerahan agunan. Pada Pasal 10 ayat (1) PP 44/2022 dijelaskan pada intinya penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

Pasal 10 ayat (2) PP 44/2022 mempertegas bahwa penyerahan agunan termasuk ke dalamnya. Pasal 10 ayat (2) PP 44/2022 berbunyi:

“(2) Termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan agunan oleh kreditur kepada Pembeli.

Agunan yang dimaksud merupakan BKP yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan beberapa hal. Pertama, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kedua, jaminan fidusia. Ketiga, hipotek. Keempat, gadai. Kelima, pembebanan sejenis lainnya.

Berdasarkan pada ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa atas penjualan agunan debitur berupa bangunan yang perusahaan Bapak lakukan kepada pembeli merupakan penyerahan BKP. Untuk itu, perusahaan Bapak memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.

Meski demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan agunan akan diatur dalam peraturan menteri keuangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) PP 44/2022.

“(4) Ketentuan mengenai batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur, saat terutang, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur diatur dengan Peraturan Menteri.”

Untuk lebih memudahkan pemahaman Bapak, simak kembali contoh ilustrasi mengenai perlakuan PPN atas penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) PP 44/2022.

Sehubungan dengan tidak dapat diselesaikannya kewajiban Tuan A sebagai debitur kepada Bank B sebagai kreditur, Bank B melakukan eksekusi agunan berupa kavling tanah milik Tuan A berdasarkan hak tanggungan atas tanah tersebut.

Bank B melakukan penjualan kavling tanah tersebut kepada Tuan C sebagai pembeli melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Penjualan kavling tanah oleh Bank B kepada Tuan C termasuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai PPN.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Konsultasi UU HPP, DDTC Fiscal Research & Advisory, konsultasi pajak, pajak, PPN, UU HPP, PP 44/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Minggu, 29 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham