BERITA TERKINI
Materi yang disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (5/7/2021). (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan tetap mengelompokkan beberapa jenis natura (fringe benefit) yang bukan objek pajak penghasilan (PPh) bagi penerimanya.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dengan rencana penerapan fringe benefit tax dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), natura bisa dianggap menjadi biaya bagi perusahaan atau pemberi dan sebagai penghasilan bagi penerima.
“Namun, memang benar masih ada beberapa model fringe benefit yang coba dikecualikan. Bagi perusahaan tetap merupakan biaya. Namun demikian, di sisi penerimanya, [natura] bukan merupakan penghasilan,” ujar Suryo dalam rapat Panja Komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (8/72021).
Adapun natura yang akan dianggap bukan objek PPh bagi penerimanya antara lain pertama, penyediaan makan atau minum seluruh pegawai. Kedua, natura di daerah tertentu, seperti remote area. Ketiga, natura karena keharusan pekerjaan, seperti seragam kerja.
Keempat, natura dengan jenis dan batasan nilai tertentu. Penjabaran lebih detail mengenai jenis natura yang akan dianggap bukan objek PPh bagi penerimanya ini, sambung Suryo, akan dijabarkan dalam peraturan menteri keuangan. Simak pula ‘Apa Itu Fringe Benefit Tax?’.
Suryo mengatakan pada prinsipnya natura dapat dibiayakan (oleh pemberi) sepanjang terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan. Dalam ketentuan saat ini, natura bukan biaya bagi pemberi kerja.
Suryo mengatakan ketentuan fringe benefit yang berlaku saat ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan horizontal karena penghasilan pegawai yang biasanya berupa gaji atau upah dikenakan PPh. Menurutnya, pengenaan PPh juga perlu dilakukan terhadap fringe benefit yang diterima kelompok pekerja level atas.
Suryo menambahkan rata-rata tax expenditure PPh orang pribadi atas penghasilan dalam bentuk fringe benefit pada periode 2016-2019 mencapai Rp5,1 triliun. Dia pun berharap pengaturan kembali fringe benefit tersebut dapat lebih memberikan rasa adil bagi wajib pajak. (kaw)
