KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Bahas Insentif Pajak, Asosiasi Pengusaha Sambangi KP2KP Labuan Bajo

Redaksi DDTCNews | Rabu, 08 Juli 2020 | 11:50 WIB
Bahas Insentif Pajak, Asosiasi Pengusaha Sambangi KP2KP Labuan Bajo

Ilustrasi perajin menyelesaikan pembuatan batik. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.

LABUAN BAJO, DDTCNews—Di tengah pandemi Covid-19, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Kelompok Usaha Unitas menyambangi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo.

Ketua Asosiasi Kelompok Usaha Unitas (Akunitas) Candi Mayangsari Latubatara mengatakan kedatangan asosiasi ke KP2KP Labuan Bajo bertujuan untuk mendapatkan penjelasan seputar fasilitas insentif pajak, terutama bagi UMKM.

"Akunitas ini terdiri dari berbagai kelompok usaha yang bertautan dengan urusan pajak maka sesuai komitmen pengembangan organisasi, acara bincang pajak seperti ini perlu dibuat," katanya dikutip Rabu (8/7/2020).

Baca Juga:
Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Seusai bincang pajak, Candi menjelaskan pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif pajak harus terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan asosiasi adalah mendorong anggota memiliki NPWP.

Menurutnya, Akunitas sebagai wadah pelaku usaha di Manggarai Barat berkomitmen untuk mendampingi anggota untuk mulai sadar pajak. Candi menuturkan pajak mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala KP2KP Labuan Bajo Darmono mengatakan ada beberapa kebijakan insentif yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19, terutama bagi UMKM.

Baca Juga:
PMK Terbit! Kemenkeu Atur Mekanisme Pemberian Insentif Pajak di IKN

Kebijakan relaksasi dan insentif pajak tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi roda ekonomi yang melambat akibat pandemi. Menurutnya, pandemi berdampak langsung kepada kegiatan ekonomi khususnya pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

Secara statistik, setoran pajak dari Manggarai Barat masih memiliki ruang yang lebar untuk ditingkatkan. Pada 2019, setoran pajak pusat yang dikelola KP2KP Labuan Bajo baru Rp120 miliar. Sementara penerimaan pajak daerah ke kas Pemkab Mabar sekitar Rp150 miliar.

“Kami terus mengajak masyarakat bergotong–royong dalam kesadaran membayar pajak. Wajib pajak adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan," tuturnya dikutip dari Patroli Post. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:00 WIB KOTA BANJARMASIN

Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Jumat, 17 Mei 2024 | 15:30 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Tunggakan Rp 1,48 Miliar Tak Kunjung Dilunasi WP, KPP Sita Kendaraan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:00 WIB KOTA BANJARMASIN

Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia