Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi?

A+
A-
3
A+
A-
3
Bagaimana Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi?

PAJAK daerah merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), terdapat 5 jenis pajak daerah di tingkat provinsi.

Kelima jenis pajak tersebut antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Bagaimana struktur penerimaan pajak daerah berdasarkan pada 5 jenis pajak tersebut?

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Gambar di bawah ini menunjukkan struktur penerimaan pajak daerah yang diolah DDTC Fiscal Research dari setiap provinsi di Indonesia berdasarkan pada data Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Sebagai perbandingan, data yang diolah merupakan realisasi pada 2012 dan 2018.

Pada 2012, pajak daerah provinsi didominasi penerimaan BBNKB, yaitu sebesar 40,7%. Kemudian, disusul PKB (30,7%) dan PBBKB (28,9%). Sementara itu, pajak air permukaan hanya memiliki proporsi sebesar 0,3%.

Struktur tersebut sedikit mengalami perubahan pada 2018. Kontributor terbesar pajak daerah provinsi menjadi PKB yang menyumbang 41% dari total penerimaan pajak. Adapun 2 pungutan kendaraan bermotor lainnya, yaitu BBNKB dan PBBKB, berkontribusi sebesar 25% dan 20%. Sementara itu, pajak air permukaan mencatatkan realisasi yang paling rendah, yaitu sebesar 1%.

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya



Topik : narasi data, penerimaan pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pembayaran Masa WP, Begini Upaya DJP Semester Ini

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:00 WIB
NUSA TENGGARA BARAT

Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:13 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tumbuh 4,9%, Sri Mulyani: Pembalikan Cukup Tinggi

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOTA BATU

Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan