Berita
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 19:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Aturan Turunan Kebijakan Perpajakan UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar

A+
A-
2
A+
A-
2
Aturan Turunan Kebijakan Perpajakan UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar

Managing Partner DDTC Darussalam dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta kerja Bidang Perpajakan, Kamis (19/11/2020). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Aturan turunan terkait dengan kebijakan perpajakan dalam UU Cipta Kerja harus dipastikan sesuai dengan tujuan awal pemerintah.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan penyusunan aturan turunan yang mencakup 21 poin perubahan kebijakan perpajakan masih perlu dikawal. Langkah ini dilakukan agar regulasi sesuai dengan tujuan, yakni meningkatkan kegiatan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kepatuhan sukarela, memberikan kepastian hukum, dan mendukung iklim usaha yang kondusif.

Menurutnya, transparansi harus diberikan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat juga bisa memanfaatkan akses transparansi itu dengan optimal. Dengan demikian, agenda perubahan ketentuan perpajakan melalui UU Cipta Kerja menjadi motor perbaikan kebijakan.

Baca Juga: Kebijakan Fiskal Pemerintah Dinilai Sudah Berorientasi Jangka Panjang

“Tentu harapannya bagaimana 21 ketentuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja, dalam penyusunan aturan pelaksana berupa PP atau PMK, sejalan dengan tujuan besar dari UU Cipta Kerja," katanya dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta kerja Bidang Perpajakan, Kamis (19/11/2020).

Menurutnya, komitmen pemerintah untuk mempublikasikan seluruh rancangan aturan turunan UU Cipta Kerja melalui laman https://uu-ciptakerja.go.id/ menjadi langkah yang perlu diapresiasi. Simak artikel ‘RPP Bidang Perpajakan UU Cipta Kerja, Pemerintah Serap Aspirasi Publik’.

“Semua pihak bisa bersama-sama memberikan masukan. Ini transparansi yang luar biasa dan mahal harganya,” imbuh Darussalam.

Baca Juga: RUU HKPD Diklaim Rampungkan Tumpang Tindih Pajak Pusat-Daerah

Darussalam melanjutkan salah satu terobosan dalam UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang perlu dikawal adalah perubahan skema pajak atas dividen bagi wajib pajak orang pribadi. Simak pula artikel ‘Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Dikecualikan Dividen dari Objek PPh’.

Dia menyebut sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja, Indonesia menganut dua lapisan pemajakan terkait dengan dividen. Lapisan pertama, laba usaha dikenakan pungutan PPh. Lapisan kedua, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dikenakan pajak final.

Melalui UU Cipta Kerja, pemajakan atas dividen diubah menjadi one-tier system. Hal tersebut akan membuat daya saing menjadi lebih baik. Apalagi, rezim pajak atas dividen itu juga berlaku di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Baca Juga: Gara-Gara Ini, UU Cipta Kerja Digugat ke MK

"Jadi sebelum UU Cipta Kerja ini untuk dividen dampaknya kena pajak efektif 32,5%, tapi dalam UU Cipta Kerja sudah mulai diperkenalkan tarif pajak efektif ada pada level PPh badan. Jadi selisih dengan Singapura misalnya, mulai dipangkas," terangnya. (kaw)

Topik : UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU KUP, UU PPN, UU PPh
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 23 November 2020 | 10:13 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (5)
Minggu, 22 November 2020 | 13:01 WIB
UU CIPTA KERJA
Minggu, 22 November 2020 | 08:01 WIB
INSENTIF LPI
berita pilihan
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Minggu, 29 November 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 29 November 2020 | 12:01 WIB
INFORMASI PUBLIK
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
PODTAX
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN: